Bola Panas Pajak PSK

Bola panas tentang rencana penarikan pajak terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pusat Rehabilitasi Non Panti (PRNP) Teluk Pandan yang ditendang oleh legislator asal FPKB, Riki Solihin terus saja menggelinding. Usulan yang dimaksudkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini menarik berbagai kalangan untuk menanggapi

Dalam pengamatan penulis, isu di atas menjadi menarik karena beberapa hal, yaitu karena dalam hitung-hitungan Anggota Komisi I DPRD Kota Batam ini, Pemko Batam akan mengeruk hasil pajak dari para penikmat seks dengan nilai yang fantastis, yaitu
Rp. 6,4 M per tahun

Selanjutnya pernyataan ini lebih menarik perhatian karena Riki adalah salah satu kader PKB. Meski tidak menyatakan sebagai partai berideologi Islam, PKB tergolong partai berbasis massa Islam. Apalagi secara de facto, partai yang identik dengan Gusdur ini adalah masih menjadi “kepanjangan tangan” dari ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU)

Namun terlepas dari nyleneh tidaknya gagasan Riki Solihin ini, penulis ingin mendudukan ketentuan umum yang berkaitan dengan praktek prostitusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Perda No. 6 Tahun 2002 Bab I tentang Ketentuan Umum pada huruf (i) disebutkan jelas bahwa PRNP adalah suatu tempat untuk mengembalikan moralitas dan mentalitas seseorang supaya dapat hidup normatif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga negara yang baik

Lebih tegas lagi, Perda tentang ketertiban sosial yang disetujui oleh DPRD Kota Batam ini di “prolognya” mengatakan bahwa dalam perkembangan kemajuan Kota Batam yang demikian pesat telah membawa dampak positif yang signifikan, namun di lain pihak juga menimbulkan dampak negatif, di mana kegiatan yang bertentangan dengan norma - norma agama dan kesusilaan di Kota Batam perlu segera diatasi

Menyimpulkan dari isi Perda di atas, keinginan Riki Solihin untuk memungut pajak 10 persen semangatnya justru berlawanan dengan hukum. Penulis sepakat dengan pendapat Ketua MUI Batam yang menyatakan menarik pajak hasil prostitusi sama saja dengan melegalkan prostitusi (Sijori Mandiri: 17/2). Sehingga jika keukeuh diajukan menjadi Perda, maka akan bermasalah karena beberapa alasan

Pertama, tindakan ilegal. Prostitusi adalah kegiatan ilegal yang bertentangan dengan agama dan juga undang-undang (UU). Tidak ada satu pasal pun dalam UU maupun peraturan daerah yang mengesahkan pelacuran.

Anehnya, Riki Solihin sebagai pencetus ide di atas juga mengetahui jika UU melarang mengambil sesuatu dari praktek tersebut. Dengan jelas Riki mengatakan “Memang di dalam UU kita melarang agar pemerintah tidak mengambil keuntungan dari praktek tersebut” (Sijori Mandiri: 18/2)

Lebih gambalng lagi di Perda No 6 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Nyat Kadir ini menjelaskan, eksistensi PRNP itu tidak untuk dilegalkan, namun justru untuk ditutup dalam kurun waktu tiga tahun apabila sudah diberikan pembinaan yang efektif oleh Pemko Batam. (lihat Bab III tentang Tertib Susila)

Kedua, multi ekses. Masuknya PAD senilai Rp. 6,4 M per tahun tidak sebanding dengan ekses yang bakal ditimbulkan dari pelegalan praktek bisnis esek-esek ini. Sebagaimana jamak diketahui bahwa dampak buruk dari melakukan perbuatan asusila ini menimbulkan multi efek. Tidak saja timbulnya penyakit HIV/AIDS, namun juga dampak buruk lainnya seperti kelainan psikologi, pengucilan sosial dan juga pemantik perbuatan kriminal dan lainnya

Tentu jika dilegalkan Batam tidak memiliki masa depan yang “terjamin” dalam mengelola daerahnya secara kondusif, karena Sumber Daya Manusia (SDM)-nya sudah banyak yang “sakit”. Selain itu pelegalan prostitusi justru menginjak-injak visi Batam sebagai Bandar Dunia Madani, karena konsep yang terinspirasi dari zaman keemasan Islam ini jauh dari unsur-unsur tindakan asusila

Ketiga, ide kurang kreatif. Menurut hemat penulis, munculnya wacana rencana penarikan pajak terhadap PSK justru semakin menguatkan asumsi publik bahwa kualitas para anggota dewan yang terhormat itu (maaf) kurang kreatif, karena sebenarnya masih banyak ide yang “halal” untuk bisa mendongkrak PAD

Peran Agamawan
Secara hukum, pemindahan praktek pelacuran ke PRNP diwajibkan untuk tidak menambah jumlah PSK. Namun kenyataannya jumlahnya kian membesar dari tahun ke tahun. Meningkatnya profesi haram tersebut merupakan “tamparan” bagi para agamawan yang hanya ”berasyik masyuk” dengan ibadah transendentalnya, tanpa peduli dengan kondisi umatnya yang masih diselimuti oleh tindakan amoral.

Muhammad Iqbal, filosof besar menyentil model agamawan seperti di atas dengan senandungnya, “Andai aku adalah Muhammad. Maka, aku tak akan turun lagi ke bumi. Setelah sampai di Shidratul Muntaha “

Padahal semua berharap orang-orang yang sedang singgah di “Shidratul Muntaha” (baca: eksekutif, legislatif, juga para agawamawan dan lainnya) adalah orang-orang yang diharapkan siap untuk berperan aktif atas berbagai persoalan keumatan. Jadi mereka tidak boleh apatis


Tamparan Untuk Pemko
Banyaknya tanggapan negatif terhadap isu pajak PSK ini tentu bukan hanya “kesalahan” pihak legislatif saja. Pemko Batam sebagai eksekutif juga memiliki andil besar kenapa gagasan nyleneh ini muncul. Salah satunya adalah kurang ligatnya Pemko Batam dalam mengelola peluang untuk mempersubur PAD.

Pemko Batam harus menata kembali peluang yang bisa mendulang pundi-pundi PAD secara halal. Pertama dari parkir. Pendapatan dari parkir selama ini dari dua jalur, yaitu pendapatan beberapa persen dari pengelola lahan parkir khusus seperti di Mall dan lainnya, dan juga pendapatan dari kendaraan yang dipungut biayanya karena parkir di tepi jalan.

Dalam pandangan penulis, selama ini pengelolaan parkir di tepi jalan belum dikelola secara optimal. Selama ini Pemko Batam sudah puas dengan cukup men-sub count-kan bisnis ini kepada pihak tertentu. Kompensasinya dengan “tidak berkeringat”, Pemko akan menerima pemasukan

Padahal saat ini rata-rata penduduk Batam memiliki kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Mobilitasnya pun sangat tinggi. Dalam sehari potensi untuk parkir dari satu tempat ke tempat lainnya pun kerap terjadi. Jika mau “berdarah-darah”, Pemko akan mendapatkan jauh lebih besar.

Selanjutnya mendongkarak PAD dari sektor pariwisata. Untuk menarik wisatawan asing maupun domestik, Pemko Batam menelurkan Program Visit Batam 2010. Program ini tentu sangat berperan besar dalam memperbanyak pundi-pundi PAD.

Namun kenyataannya program Visit Batam 2010 cuma sebagai ajang “gagah-gagahan” saja, buktinya dalam Nota Keuangan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2010 justru rencana pendapatan disektor pariwisata mengalami “terjun bebas” dengan berkurangnya sampai lebih dari Rp.100 M dibanding APBD tahun 2009.

Seharusnya, dengan meningkatnya kunjungan pariwisata otomatis akan mendongkrak tingkat hunian hotel, baik berbintang maupun non berbintang, namun kenyataannya PAD dari sektor tersebut justru mengalami penurunan. Padahal untuk mensosialisasikan program tersebut telah menyedot keuangan yang besar

Hal ini menjadi aneh karena Pemko sebagai pemilik program justru pesimis dengan idenya sendiri dapat mendulang untung besar, sehingga wajar apabila banyak kalangan mensangsikan program yang strategis mengeruk PAD ini. Dan sebenarnya masih banyak sektor lainnya yang belum digarap maksimal, seperti pajak reklame dan lainnya. Wallahua’lam.

*. Artikel ini ditulis sejak 18 Feb 10, dan sudah dikirim ke salah satu media (tapi blm dimuat)

Selengkapnya...

Menanti Gubernur Rakyat Sejati

Tahapan Pemilihan Gubernur Kepri 2010 terus berjalan. Meski masih terkesan wait and see, namun yang jelas dalam satu bulan ke belakang, media lokal di Kepri, tak terkecuali Sijori Mandiri terus mengulas pemberitaan terkait hajatan lima tahunan untuk memilih pemimpin tertinggi di provinsi termuda ini. Bahkan intensitas pemberitaannya kian meninggi dari hari ke hari.

Saat ini sudah terdapat empat kandidat yang sudah mendeklarasikan sebagai calon orang nomor satu di Kepri. Mereka adalah Aida Ismeth, Nyat Kadir, Muhammad Sani dan Huzrin Hood. Selain empat nama di atas, masih ada calon yang santer diwartakan, yaitu Ismeth Abdullah. Sosok incumbent yang keberadaannya sangat diperhitungkan oleh rival-rivalnya yang lain

Isu lainnya yaitu keinginan dari kader-kader parpol agar kader terbaiknya masuk dalam salah satu bagian calon pemilik kursi eksekutif. Awal mula suara kader parpol menjadi bagian calon eksekutif datang dari PDIP. Kemudian disusul PAN dan kemudian Partai Demokrat. Tak ketinggalan juga kader PKS yang tidak ingin partainya menjadi perahu politik saja oleh kandidat yang sedang berlaga

Ibarat sebuah perang besar, semua kandidat dan parpol saat ini sedang mengatur strategi dan menggalang kekuatan untuk meraih predikat the champion. Dalam ranah politik hal itu adalah suatu “kewajaran”. Itu semua adalah bagian dari mempersiapkan target yang sudah dicita-citakan. Karena kemenangan adalah sebuah hasil perjuangan yang biasa dinanti-nantikan oleh siapapun.

Pandangan Mata Cacing
Masalah kemiskinan memang masih menjadi problem prioritas. Namun anehnya pemerintah, baik pusat sampai daerah dalam menyoroti realitas kemiskinan masih sebatas dengan angka statistik yang datanya tidak membumi. Kekuasaan terlalu sering meributkan angka kemiskinan turun atau naik pada setiap tahun, namun tidak memberikan solusi yang tepat

Penulis anjurkan kepada siapapun yang terpilih menjadi gubernur Kepri nanti, agar dapat mengambil semangat dari apa yang diejawantahkan oleh Muhammad Yunus. Pria Bangladesh ini adalah penerima Nobel Perdamaian pada tahun 2006. Dengan bendera Grameen Bank ia menunjukan gebrakan yang maha berani dalam memberikan kepercayaan luar biasa kepada kaum miskin dengan memberikan kredit mikro.

Selain itu Muhammad Yunus senantiasa mengobarkan semangat untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat miskin dengan membela hak-hak mereka, melawan kelambanan birokrasi dan kesewenang-wenangan para borjuis dan kekakuan agamawan.

Kenapa ia begitu berani mengambil kebijakan langka tersebut? Karena ia memahami moto hidupnya “Saat anda menggenggam dunia di tangan anda dan mengamatinya dari atas laksana burung, anda cenderung menjadi arogan. Anda tidak menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi buram jika dipandang dari jarak yang jauh. Sebaliknya, jika saya memilih “pemandangan mata cacing”, saya harap bila saya mempelajari kemiskinan dari jarak dekat, saya akan memahaminya dengan lebih tajam

Selama ini gubernur kita masih mengadopsi filosofi burung, mengamati persoalan rakyatnya “cukup” dari atas. Turun ke masyarakat pun sekedar ceremony, bukan mengendus permasalahan yang dialami oleh masyarakatnya. Paling hanya sebagai Sinterklas yang membagi-bagikan pundi-pundi APBD untuk membantu masyarakat melalui rumah ibadah, bedah rumah dan beberapa agenda yang terinspirasi dari acara reality show di televisi

Padahal siapapun yang terpilih, apakah dari kalangan parpol atau birokrat manakala mampu mengaplikasikan pandangan mata cacing, maka dapat merubah kondisi ke arah yang lebih baik. Jika seorang Muhammad Yunus (bersama Grameen Bank) saja mampu membalikan keadaan, maka Gubernur Kepri terpilih tentu kesempatannya jauh lebih memadai untuk menciptakan kesejahteraan warganya, karena gubernur memiliki otoritas dan perangkat-perangkat lain yang sangat menunjang

Visi Bukan Lipstik
Pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah salah satu agenda reformasi yang terjadi sudah dari satu dekade. Pasca reformasi, isu anti korupsi menjadi jualan yang sangat menarik bagi setiap kandidat yang akan berlaga memperebutkan jabatan politik (eksekutif dan legislatif)

Ketika masa kampanye para calon akan memaparkan visi dan misinya. Tentu visi dan misi anti korupsi pun menjadi agenda utama yang tidak terlupakan. Namun ketika menjabat komitmen yang sudah terlanjur dicatat Malaikat dan rakyat terlalu cepat dilupakan. Sehingga munculah para mantan petinggi satu demi satu masuk bui lantaran khianat dengan rakyatnya

Provinsi Kepri sekarang pun sudah tertampar dengan prilaku korupsi yang dilakukan oleh pemimpinnya sendiri. Hamid Rizal dan Daeng Rusnandi adalah dua petinggi yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena kasus menggondol uang yang bukan haknya.

Kemudian Ismeth Abdullah juga tersandung kasus korupsi dalam pengadaan mobil kebakaran (damkar) ketika menjabat sebagai Ketua Otorita Batam. Saat ini Gubernur pertama Kepri ini sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Dan rakyat Kepri sedang dag-dig-dug menunggu keputusan selanjutnya. Apakah bakal mendekam di penjara atau terlepas dari dakwaan

Untuk itu sudah seharusnya para calon gubernur Kepri visi dan misinya harus realistis dan tidak menghembuskan angin surga. Visi misinya jangan dijadikan sebagai lipstik semata untuk menggoda masyarakat agar memilihnya.

Rakyat Kepri tidak terlalu membutuhkan program kerja yang njlimet dan disusun dengan gaya bahasa yang terkesan intelek, namun yang terpenting adalah sang pemimpin mampu menterjemahkan programnya sesuai dengan harapan masyarakat

Muhammad Yunus membahasakan “Apa hebatnya teori-teori rumit itu manakala orang-orang tengah sekarat kelaparan di trotoar dan emperan seberang ruang kuliah tempat saya mengajar? Kuliah-kuliah saya menjadi seperti film-film Amerika di mana orang baik selalu menang. Tetapi begitu saya keluar dari kenyamanan ruang kelas, saya dihadapkan pada realitas yang berlangsung di jalanan kota. Di sini orang-orang baik dihajar dan terhempas tanpa ampun. Kehidupan sehari-hari semakin memburuk dan yang miskin jadi bertambah miskin” (Muhammad Yunus: Bank Kaum Miskin: 2: 2007)

Parpol Tak Boleh Diam
Untuk bisa mengawal menuju kondisi yang ideal tentu tidak cukup dipikul oleh pihak eksekutif (baca: Gubernur dan Wakilnya) saja. Para anggota legislatif pun memilki tanggung jawab yang besar dalam mengawal proses recovery provinsi ini

Terlepas adanya unsur kepentingan politik, para anggota legislatif DPRD Kepri harus mulai belajar memainkan politik seperti yang ada di DPR RI. Di mana dinamisasi politik benar-benar terjadi. Contohnya dalam kasus Bank Century sebagaian besar fraksi justru berseberangan dengan partai pemerintah. Tak terkecuali partai yang masuk dalam koalisi bersama SBY-Boediono

Untuk itu partai politik sebagai rumah pengkaderan harus mampu melahirkan kader-kader yang brialian dan pro rakyat serta komit dengan garis perjuangannya, sehingga fungsi kontrol anggota dewan dan fungsi penganggaran kegiatan pemerintahan tidak melulu berbau transaksi politik, namun dikembalikan bagi kepentingan yang lebih luas, yaitu untuk kepentingan rakyat banyak

Partai koalisi di pusat yang memilki menteri di kabinet saja berani, maka seharusnya partai koalisi di Kepri yang sering diibaratkan pendorong mobil mogok harus lebih “berani” mendobrak dalam membongkar berbagai penyimpangan yang terjadi agar provinsi Kepri semakin baik. Dan bagi partai non koalisi tentu harus tampil lebih “ganas”

Tentu eksekutif dan legislatif saja belum cukup untuk mengawal perbaikan. Satu lagi peranan yudikatif sebagai unsur trias politica juga dituntut untuk bekerja profesional. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi media dan masyarakat dalam mengawal provinsi ini lebih sejahtera. Jika elemen di atas mampu bersinergi, maka rakyat Kepri memiliki Gubernur rakyat sejati bukan impian. Wallahua’lam.

*. Diterbitkan di Harian Sijori Mandiri, Rabu 17 Februari 2010
http://sijorimandiri.net/fz/index.php?option=com_content&task=view&id=15773&Itemid=49

Selengkapnya...

Huzrin Hood dalam Analisa SWOT

Saat opini ini ditulis, kandidat yang sudah mendeklarasikan diri secara resmi untuk berlaga di Pilgub Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) “baru” empat orang. Mereka adalah Aida Ismeth, Nyat Kadir, M. Sani dan Huzrin Hood

Khusus untuk Huzrin Hood, namanya di belantika perpolitikan Kepri santer dibicarakan bukan hanya kali pertama ini saja. Saat provinsi ini menggelar hajatan pilgub 2005 lalu pun nama Pembina Gerak Keris (Gerakan Rakyat Kepulauan Riau Sukses) ini sudah mencuat di permukaan

Keberadaan Huzrin tentu tidak bisa dipandang remeh oleh rivalnya yang lain. Sebelum gong tanda pertarungan antar pasangan cagub dan cawagub ditabuh, setiap kandidat pasti berkeyakinan merakalah yang akan mendapat suara rakyat terbanyak. Dan mantan Bupati Kepulauan Riau (Bintan) ini memiliki beberapa kekuatan (strengths) dan juga sekaligus peluang (opportunities) yang melekat

Modal positif pertama yang dimiliki Huzrin adalah modal sejarah. Adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa Huzrin adalah satu-satunya kandidat yang memiliki modal sejarah terkuat dalam proses terbentuknya provinsi Kepri. Lewat tangan dinginnya, Riau sebagai “ibu kandung” Kepri harus rela melepaskan “anak kesayangannya” untuk hidup mandiri

Keberadaan Huzrin sebagai tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri pun diketahui publik Kepri sebagai orang yang “berdarah-darah” dalam memperjuangkan terwujudnya Provinsi Kepri. Bahkan dia harus rela membayar mahal dengan masuk jeruji besi dan juga membayar ganti sampai milyaran rupiah jumlahnya

Kemudian modal lainnya adalah,“klan” yang berpengaruh. Dalam pengetahuan penulis, setidaknya “klan” Dahlan Hood di Kepri memiliki tiga orang yang cukup berpengaruh. Selain Huzrin Hood sendiri, juga ada Hardi Hood dan juga Huznizar Hood. Tiga kekuatan itu bisa menjadi “trisula” Kepri yang cukup ampuh untuk menancapkan pengaruhnya merebut suara pasar

Apalagi faktor ketokohan dalam perpolitikan Indonesia masih sangat mujarab dalam mensukseskan seorang calon yang digadang-gadang. Huznizar dikenal sebagai seniman sekaligus politisi. Saat ini tercatat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Tanjungpinang
Sedang Hardi Hood pada pemilu 2009 lalu berhasil menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah mewakili Kepri

Prestasi ini tentu dapat dijadikan modal yang signifikan bagi Huzrin untuk melancarkarkan strateginya. Apalagi eksistensi Hardi Hood saat mengikuti kompetisi senator, lumbung suaranya didapat dari basis suara kantong-kantong anggota DPD periode 2004-2009, termasuk salah satunya adalah suara Aida. Pendek kata Hardi Hood mampu “mencuri” suara kandidat yang saat ini menjadi pesaing abangnya di pentas pilgub

Selanjutnya adalah mesin yang sudah panas. Jauh sebelum Pilgub Kepri gegap gempita dengan bermunculan para tokoh yang mendeklarasikan diri, Huzrin Hood melalui Gerak Keris sudah menggempur wilayah Kepri. Meski termasuk orang yang terakhir dalam melakukan deklarasi, namun tim suksesnya jauh-jauh hari sudah bekerja over time. Namun terkait dengan ampuh atau tidaknya mesin Gerak Keris, penulis belum pernah melakukan survey

Masih Banyak Hambatan
Namun “investasi” yang dimiliki Huzrin tidak serta merta akan membuat jalannya menuju kursi Kepri satu mulus. Dalam pengamatan penulis, Huzrin juga masih memiliki berbagai kelemahan (weaknesses). Tentu kelemahan yang dimilikinya bisa mengancam impiannya merebut singgasana yang dicita-citakan

Pertama, stigma koruptor. Saat wacana reformasi diusung dengan ditandai tumbangnya rezim Soeharto lebih dari sepuluh tahun lalu, setidaknya terdapat enam agenda yang harus dihilangkan dari bumi Indonesia. Salah satu agendanya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Mantan narapidana mendapat tempat buruk di mata masyarakat. Apalagi jika masuk hotel prodeo lantaran terkena kasus korupsi. Dan kenyataannya Huzrin sebagaimana dalam orasinya adalah seorang mantan napi yang dipersalahkan melakukan tindakan korupsi sebesar Rp. 3.456.789.000 dan dihukum dua tahun penjara serta mengembalikan uang negara dengan angka yang sama

Huzrin pun mengakui dalam posisi yang penuh tanya. Dalam pidato deklarasinya Huzrin mengatakan, “Saya sangat menyadari pula saat ini banyak mata sedang tertumpu memandang diri saya, mereka semua bertanya : layakkah saya seorang napi dicalonkan oleh partai untuk menjadi calon gubernur? Layakkah saya seorang napi dicalonkan sebagai calon gubernur dipandang secara administratif oleh Mahkamah Konstitusi? Layakkah saya seorang napi dicalonkan sebagai calon gubernur dipandang secara administratif oleh KPU? Atau layakkah saya seorang napi dicalonkan sebagai calon gubernur dipandang oleh saudara?

Kedua, isu lokal. Dalam wawancaranya dengan salah satu televisi lokal, Huzrin mengatakan bahwa ia berkeinginan untuk mendapatkan pendamping dari unsur TNI/Polri karena dirinya merasa lemah dalam hal administrasi. Selain itu, ia juga berharap mendapatkan pasangan dari birokrat yang berasal dari anak tempatan

Bagi penulis, isu primordial memang bisa dipoles menjadi jualan yang menarik. Namun untuk Pilgub Kepri 2010 sepertinya isu anak tempatan dan non tempatan justru terlihat eksklusif. Apalagi mengingat jumlah populasi terbesar di Kepri adalah Batam (50-60 persen) dan penduduknya dari berbagai macam suku (heterogen).

Apalagi tiga kandidat lainnya juga berasal dari Kepri. Tentu mereka juga akan all out untuk mempertahankan dominasi pengaruhnya. Ditambah lagi, Aida meski bukan asli berdarah Kepri, namun aksesnya sudah cukup besar untuk mendulang dari suara orang-orang tempatan

Ketiga, salah slogan. Penulis sampai saat ini belum mengetahui apa maksud di balik slogan Huzrin Hood. Berkali-kali Huzrin “bangga” jika dia adalah “alumni” Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan judul pidato deklarasinya pun berbunyi “Seorang Mantan Napi Menuju Kursi Gubernur Kepri”

Dan lagi, di akhir penutupannya ia pun berpantun: Ke Sukamiskin sudah ke Cipinang sudah. Meringkuk dingin berbatas terali. Berjuang sudah, dipenjara sudah. Izinkan saya menjadi gubernur Kepri

Menurut penulis, sel, penjara, jeruji besi dan hotel prodeo adalah imej yang buruk. Parahnya ia dipenjara karena terbukti bersalah karena kasus korupsi. Namun terlepas dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Huzrin, kembali kepada rakyatlah sebagai pemilik suara. Ke manakah mereka akan melabuhkan pilihannya agar provinsi ini memiliki gubernur yang lebih baik? Wallahua’lam

*. Diterbitkan di Harian Sijori Mandiri, Kamis, 4 Februari 2010
http://sijorimandiri.net/fz/index.php?option=com_content&task=view&id=15533&Itemid=49

Selengkapnya...

Meneropong Aida dengan SWOT

Senin (25/1) Sijori Mandiri di head line-nya memberitakan terkait ketatnya persaingan antar beberapa calon kandidat gubernur Kepulauan Riau (Kepri) yang sudah mendeklarasikan diri untuk berlaga di pilkada Kepri 2010. Mereka adalah Aida Zulaikha Nasution (Aida Ismeth), Huzrin Hood, M. Sani dan Nyat Kadir

Memang mendekati pesta demokrasi, peta perpolitikan di Kepri semakin seru. Ahad (10/1) menjadi babak baru proses Pilgub Kepri. Hal ini ditandai dengan statement dua kandidat Gubernur Kepri, Nyat Kadir dan Aida Ismeth yang secara resmi siap untuk memimpin provinsi termuda ini. Disusul kemudian di lain hari pendeklarasian M. Sani dan juga kesiapan secara resmi Huzrin Hood

Yang menjadi jauh lebih menarik bagi pepenulis adalah tentang pernyataan kesiapan dari Aida Ismeth. Ternyata the first lady Kepri ini akhirnya secara resmi “terusik” untuk menggantikan Ismeth Abdullah manakala suaminya berhalangan maju bertarung di bursa pilgub. Bahkan kesediaannya ini diulangi kembali di GOR Kacapuri, Tanjungpinang pada Ahad (24/1)

Dalam orasinya Aida mengatakan siap mencalonkan diri sebagai gubernur karena adanya suasana politik di Kepri yang kurang baik. Di mana ada oknum-oknum tertentu yang dengan berbagai upaya berusaha menjegal suaminya, Ismeth Abdullah, agar tidak bisa maju lagi. "Saya menyatakan siap maju” (Sijori Mandiri, 24/1)

Kesiapan Aida untuk berlaga di pilgub tentu sudah dikalkulasikan dengan matang. Realitanya, Aida sudah teruji secara politik. Aida sudah terbukti menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daaerah (DPD) mewakili Kepri dua kali berturut-turut dengan jumlah perolehan suara terbanyak. Apalagi sosok suaminya sebagai Gubernur membuat dirinya memiliki akses yang signifikan dalam merangsak masuk ke kantong-kantong suara masyarakat

Dalam survey yang dilakukan oleh Centre for Strategic Policy and Studies (CSPS) Batam pada tahun lalu, tingkat keterkenalan Aida berada pada “nomor cantik”. Modal lainnya adalah Ismeth Abdullah dikenal memiliki visi dan juga nilainya positif di mata masyarakat. Dengan harapan mendapat “durian runtuh” dari kharisma suaminya itulah yang menjadikan seorang Aida Ismeth layak diperhitungkan untuk menduduki tahta tertinggi Provinsi Kepri

Kelemahan dan Ancaman
Namun modal yang dimiliki Aida belum cukup, karena politik bukanlah ilmu matematika. Meskipun Aida mengklaim antara Ismeth Abdullah dan dirinya merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dan diantara keduanya bisa saling mengisi dan mewakili satu sama lainnya, namun realitanya Aida tetaplah Aida. Aida bukanlah seorang Ismeth Abdullah.

Hal ini terbukti nama Aida kurang terlalu menjual di mata parpol besar (PD, P. Golkar dan PKS). Yang ada jutru sebaliknya, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar), nama Ismeth masih digadang-gadang oleh parpol besar. Praktis hanya PDIP yang tidak menyertakan namanya dalam bursa pilgub.

Namun akibat kasus hukum yang melilit Gubernur pertama Kepri ini, membuat Ismeth ragu untuk berlaga untuk kedua kalinya. Padahal “ketidakberanian” Ismeth maju mempertahankan kursi “BP 1” justru mengundang tanda tanya yang berakibat negatif terhadap pencalonan istrinya. Selain itu ada beberapa kelemahan pada kandidat ini

Pertama, stigma koruptor. Meski belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, namun manakala tidak mencalonkan diri, maka “hukum masyarakat” akan mempercayai bahwa Ismeth Abdullah memang benar terlibat kasus korupsi damkar. Presumption of innocent hanya berlaku di tataran hukum formal, namun pada level “hukum masyarakat” yang ada adalah justifikasi.

Kedua, kapabilitas. Ketika Ismeth duduk sebagai caretaker Gubernur Kepri sampai menjelang masa akhir jabatannya sekarang, pencapaian kinerja APBD Kepri selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun awal APBD Kepri dalam kisaran ratusan milyar, namun pada 2010 nilai APBD mencapai 1,8 trilyun.

Kinerja di atas menunjukan Ismeth memiliki kapabilitas yang tidak diragukan dalam melobi pusat. “kehebatan” Ismeth menurut penulis justru menjadi beban bagi Aida, apakah mampu mengungguli kelihaian suaminya dalam mengurus provinsi ini?

Ketiga, perolehan suara menurun. Meski masih tercatat sebagai peraih suara terbanyak dalam menduduki kursi Anggota DPD mewakili Kepri pada pileg 2009, suara Aida Ismeth menurun signifikan dibanding dengan suaranya ketika ikut berlaga di pileg 2004.
Apalagi jika dikomparasikan dengan kemenangan pasangan Ismeth-Sani terhadapa rival-rivalnya dalam pilgub 2005 tidak terlalu lebar. Dan kenyataannya, pesaing terberat Ismeth untuk pilgub 2010 juga sudah mendeklarasikan untuk ikut berlaga kembali di pilgub Kepri 2010

Keempat, isu gender. Isu ini juga dapat dijadikan komoditi politik untuk menjatuhkan Aida beserta pasangannya. Dalam pengamatan penulis, tidak ada gubernur perempuan yang terpilih dari awal melalui jalur demokrasi murni (baca: pemilihan langsung). Ratu Atut Chosiyah misalnya, menjadi Gubernur Banten berawal dari pejabat sementara atau caretaker.

Aral lainnya, tipologi masyarakat lebih nyaman dipimpin oleh laki-laki daripada perempuan. Apalagi bagi kalangan muslim, perdebatan boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin masih menjadi perdebatan meskipun sudah semakin mengecil

Namun yang pasti, terkait kesiapan Aida Ismeth memang merupakan hak berdemokrasi. Apalagi beliau memiliki modal yang cukup untuk beradu keberuntungan menjadi “ratu” pertama di Kepri, sebagaimana yang dinyatakan olehnya “Bahwa elaborasi demokratisasi terbuka bagi setiap anak bangsa tanpa disepakati oleh aspek apapun”.

Meski perlu perjuangan ekstra keras, peluang menjadi gubernur perempuan pertama di Kepri masih terbuka lebar. Apalagi meski menjadi tantangan, keberadaan penduduk Kepri yang mayoritas perempuan jika bisa “dikondisikan” akan berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Kita tunggu saja. Wallahu’alam

*. Diterbitkan di Harian Sijori Mandiri, 27 Januari 2010



Selengkapnya...

Gula Mahal, Kesehatan Rakyat Terpental

GULA PASIR. Siapa sih yang tidak mengenalnya? Nama ini begitu akrab di telinga semua orang. Apalagi bagi para produsen makanan, para pecinta teh dan kopi. Dan tentu untuk kalangan ibu rumah tangga, barang ini sudah menjadi “sahabat” karibnya

Akan tetapi sudah beberapa bulan ini, gula (pasir) tingkahnya sering menjengkelkan. Njengkeli bukan karena rasanya tak lagi manis. Bukan pula karena warnanya berubah putih menjadi hitam. Dia bikin “sakit hati” karena nilai jualnya yang terus saja membumbung tinggi

Para pecinta gula perasaannya semakin teraduk-aduk, lantaran janji pemerintah yang katanya akan menurunkan harga si manis dengan menunjuk distributor khusus bak jauh panggang dari api. Masyarakat hanya diberi janji di koran, namun di tataran realita, harga gula dipasaran tetap saja “menggila”
*****
Saat itu langit sudah gelap. Tak seperti biasanya, pukul 19.30 (biasanya pukul 20.00) saya mendengar bunyi langkah kaki yang khas. Siapa lagi pemiliknya kalau bukan istri saya. Tak lama bunyi ketukan pintu dan salam (assalamu’alaikum ..) terdengar hampir bersamaan. Anak-anak pun girang menyambut kedatangan ummi mereka yang memang sengaja ditunggu

Terlihat jelas di tangan sebelah kanan istri saya menenteng belanjaan. “Tumben pulang cepat mi. belanja apa itu, gula habis lho?, berondong saya. “Gak ambil pack food biar cepet pulang. Iya ini sudah beli gula. Harganya naik bi jadi Rp. 10.000. terakhir beli Rp. 9.300 lho”, jawab ummu bila

Imbas Gula Mahal
Bagi sebagian orang Rp. 10.000 nilainya tak seberapa. Namun bagi sebagian lainnya, Rp 10.000 sungguh sangat berarti. Apalagi kebutuhan hidup tidak hanya sekedar membeli gula, namun juga beras besarta lauk pauknya. Minyak dan seabrek kebutuhan dapur lainnya. Belum lagi pendidikan, kesehatan dan kebutuhan primer yang jumlahnya masih banyak

Kawan saya di facebook (FB) menimpali status yang saya tulis di grup “Takallam Huna Bil ‘Arobiyyah” tentang mahalnya gula, ternyata di Belitung, Babel harga si manis mencapai 11.000 s.d 12.000. (Ghoolin jiddan huna fi jaziroh belitung tsamanuhu Rp. 11.000 . Wa samiktu tsamanuhu yakuunu Rp. 12.000). Kawan FB yang lain “memprovokasi” bahwa hal di atas merupakan musibah yang sebenarnya

Setelah saya pikir, hal di atas (baca: musibah) ternyata ada benarnya. Bagi produsen makanan berskala besar maupun penjual level kecil, imbas kenaikan harga gula membuat mereka akan mencampur (bahkan mengganti 100 %) dengan gula induk (gula bibit) yang membahayakan kesehatan. It's the real disaster!

Jika hari ini dengan mata telanjang kita dengan mudah melihat makanan atau minuman yang dijajakan di kantin sekolah (terutama SD) jauh dari standard sehat, maka ketika harga gula kian melangit dampakanya pasti akan lebih parah lagi

Ujungnya harapan pemerintah untuk memiliki generasi yang unggul (khawatir) bakal sebatas utopia karena mereka (siswa/i) dari kecil sudah terlalu sering mengkonsumsi makanan yang kurang sehat

Selain berharap kepada Allah, sangat wajar apabila masyarakat berharap bantuan dari para pimpinan mereka untuk menyediakan kebutuhan hidup dengan harga yang terjangkau. Wahai para pemimpin, lebih “fight” lagi dong. Janji-janji kalian sudah kadong ditulis Malaikat lho?


Selengkapnya...

Revitalisasi Ruh Perjuangan Pemuda

Sejarah mencatat bahwa di negeri manapun perubahan banyak dipengaruh oleh pemuda. Di republik ini peranan historis pemuda pun tidak bisa diabaikan. Hampir dipastikan tidak ada satupun proses transformasi, baik sosial maupun politik dan lainnya yang tidak menyertakan unsur pemuda di dalamnya

Pemuda beserta gagasan segar dan peran aktifnya selalu andil dalam menentukan arah dan nasib bangsa baik saat pra kemerdekaan maupun setelahnya. Pada 1928, para pemuda berkumpul di sebuah gedung di bilangan Kramat Raya, Jakarta. Mereka datang mewakili berbagai daerah dan organisasi pemuda, di antaranya Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Pemoeda Kaoem Betawi dan lainnya.

Inilah bukti konkrit bahwa pemuda Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk memperbaiki negerinya yang sedang terbelit masalah. Dan peristiwa di atas adalah kronologi munculnya sejarah besar yang dikenal dengan nama “Sumpah Pemuda” yang 81 tahun diperingati di negeri ini.

Kiprah pemuda kemudian semakin memuncak ketika menjelang proklamasi kemerdekaan. Mereka (para pemuda) melakukan pengamanan terhadap Soekarno di Rengasdenglok dan mengajaknya segera memproklamirkan Indonesia sebagai Negara yang merdeka

Tumbangnya orde lama yang digantikan dengan orde baru juga tidak lepas dari peranan pemuda (lebih khusus mahasiswa). Tak terkecuali tamatnya riwayat orde baru pun atas desakan para mahasiswa. Bahkan dekade reformasi 1998 adalah bagian dari pembuktian sejarah tentang peranan mahasiswa dalam perubahan sosial yang ada di Indonesia setelah sekian lama “terhenti”

Yang menarik, perjuangan pemuda dari organisasi dan komunitas apapun sejak pra kemerdekaan sampai dekade reformasi memiliki karakter yang khas, yaitu dengan melakukan gerakan bawah tanah, mengkritik langsung dengan demonstrasi menentang neo feodalisme, maupun melakukan gerakan moral (moral force) dalam rangka memberi penyadaran kepada masyarakat.

Kehilangan Ruh Perjuangan
Menengok kembali sejarah Sumpah Pemuda sampai era reformasi 1998 , kita menjadi prihatin ketika membandingkan dengan pemuda di era sekarang. Jika teliti kita akan menemukan berbagai ketimpangan yang ada. Benarkah pemuda Indonesia telah berkhianat dengan sejarahnya sendiri?

Pasca reformasi, gerakan pemuda dan mahasiswa orientasinya sudah mulai mengambang. Mereka masih terbuai dengan euphoria reformasi yang padahal sudah berlalu lebih dari satu dasawarsa. Pola gerakannya mengalami kemandekan. Padahal situasi pra kemerdekaan sampai era reformasi dengan kondisi saat ini jelas berbeda. Namun kenyataannya belum tampak kreasi baru dari pola yang ditawarkan

Diperparah, dengan prilaku amoral yang terus menggerogoti gaya hidup (life style) pemuda. Memang benar masih ada sekelumit pemuda yang memang patut kita banggakan. Baik dari segi prestasi, kreativitas, dan karya emasnya. Tetapi jumlah mereka bisa kita hitung dengan jari. Bandingkan dengan golongan yang antagonis.

Godaan gaya hidup hedonistis kapitalistik yang notabene buah dari globalisasi di kalangan para pemuda begitu kuat. Parahnya, hal ini tidak saja terjadi di kalangan pemuda kota, tapi juga di kalangan pemuda desa karena adanya televisi. Iklan dan sinetron yang menawarkan kenyamanan dan kenikmatan hidup di media elektronik ini demikian gencar dan massif sehingga mampu meruntuhkan sendi-sendi pertahanan para pemuda

Berita di media pun seolah tak pernah berhenti mengupas kehidupan kelam mereka. Mulai dari aksi anarkis hingga aksi yang romantis. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa mereka peragakan. Ada pula yang beromantis ria memeragakan aksi mesra layaknya suami istri. Belum lagi yang terjebak narkoba dan penyimpangan lainnya. Ingat, kejadian di atas bukan saja ada di kota metropolitan, namun sudah jamak di seluruh pelosok nusantara

Layaknya fenomana gunung es. Semua kabar buruk itu adalah yang tampak di permukaan. Informasi yang sampai di indera dengar kita sangat mungkin jumlahnya terlalu sedikit daripada realita yang sebenarnya. Bagaikan fenomena bola salju, apabila tidak segera dicarikan solusi jitu, maka akan semakin membesar seiring menggelindingnya bola masalah tersebut

Ilmu, Pembinaan dan Takwa
Saat ini perkembangan zaman sungguh luar biasa, apabila tidak didukung dengan adanya ilmu, moral dan usaha yang keras serta doa, kehidupan kita akan terbelenggu dengan kehidupan hedonis, materialistis dan pragmatis. Akan dibawa ke manakah nantinya para pemuda Indonesia apabila sudah menjadi penimat gaya hidup serba boleh (permisif) itu?

Tidak ada cara lagi selain kita harus kembali ke ajaran agama. Tidak ada cara lain kecuali harus pro aktif dalam memperbaiki diri dan masyarakatnya. “Demi Allah, Sesunggahnya kehidupan pemuda haruslah dengan ilmu dan ketakwaan. Jika tidak ada keduanya dalam diri mereka, maka tidak berartilah kehidupannya.”

Demikian sedikit dari bagian nasehat seoarang ulama besar yang memiliki mazhab paling banyak digunakan di negeri ini, yaitu Imam Syafi’i kepada para pemuda kapan dan di manapun jua. Dalam antologi puisinya ia juga bersenandung “Siapa yang tidak mau ta’lim (membina) pada masa mudanya, maka takbirkan kepadanya empat kali takbir. Karena sejatinya ia telah mati (sebelum mati)”

Semoga 81 tahun Sumpah Pemuda, pemuda Indonesia, baik yang sebagai pelajar, mahasiswa, anggota legislatif dan wiraswasta serta lintas profesi lainnya mampu tampil untuk menjawab tantangan bangsa.

Semoga saat ini, menjelang 28 Oktober, pemuda Indonesia adalah pemuda yang memiliki ketakwaan kepada Tuhannya dan juga memiliki kecakapan intelektual yang dapat didayagunakan, yang pada akhirnya mampu menganggakat citra bangsa di mata masyarakatnya dan juga dunia internasional.

Hal ini selaras dengan keinginan Hasan Al Banna dalam risalat “Dakwatuna Fii Thaurin Jadid” atau “Dakwah Di Era Baru” beliau berseru “Kami menginginkan jiwa-jiwa yang hidup, kuat dan tegar. Hati-hati yang baru dan berkibar-kibar. Emosi-emosi yang membara dan menggelora dan ruh-ruh yang memiliki obsesi, visi jauh ke depan yang merenungkan teladan dan tujuan-tujuan yang mulia”. Semoga. Selamat memperingati hari sumpah pemuda. Wallahua’lam.





Selengkapnya...

Bercak Merah SBY dan Kepercayaan Rakyat

Kepercayaan itu adalah barang yang sangat berharga. Begitu yang sering dinasehatkan orang kepada kita agar memahami arti pentingnya sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang menggumpal itupun berganti menjadi sebuah harapan kepada orang yang dipercayanya mampu memberi solusi terbaik

Itulah yang dialami oleh rakyat Indonesia terhadap sosok SBY. Hasil kerjanya sebagai presiden pada periode 2004 – 2009 dinilai rakyat dengan tinta biru. Apalagi program andalannya semisal BLT menjadi “jualan” yang laris manis

Terang saja, bersama pasangan barunya (Boediono), SBY pada pilpres lalu mampu memboyong lebih dari 60 persen suara rakyat. Sebuah angka fantastis untuk mengamankan jabatannya cykyp dengan sekali putaran saja. Itu artinya, sebagian besar masyarakat sangat percaya dengan kharisma SBY. Harapan rakyat, SBY akan mampu bekerja lebih baik untuk kepentingan rakyat

Namun sepertinya rakyat jangan terlalu berharap lebih. Meski saat ini belum saatnya memuji atau mencela kepemimpinan SBY, namun setidaknya ada beberapa “bercak merah” yang sudah menempel pada sosok SBY ini. Bercak-bercak merah itu diantaranya adalah

Pertama, skandal century. Ingat, belum juga dilantik, citra SBY mulai digoyang dengan adanya skandal Century di mana dana talangan (bail out) sebesar 6,7 triliun mengalir deras ke Bank Century. Apalagi pasca Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menyatakan skandal Bank Century tidak melawan hukum “bola”nya jadi semakin liar. Prasangka masyarakat menyimpulkan SBY melindungi Boediono semakin menguat

Kedua, kabinet terlalu akomodatif. Kemenangan 60 persen lebih idealnya SBY berani membentuk kabinet zaken. Namun kenyataannya sekitar 20 pos jabatan menteri dikendalikan oleh wakil parpol. Belum lagi wacana wakil menteri. Selain akan membebani kas Negara, juga keberadaannya masih belum diperlukan.

“Penunjukan wakil menteri dinilai sebagai sesuatu yang tidak perlu. Sebab, posisi itu tidak akan terlalu membawa banyak perbedaan. Termasuk jika dikaitkan dengan adanya beban pekerjaan yang lebih berat dibandingkan kementerian/departemen lain”.
Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof A Chaniago saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Senin (26/10). "Nggak diperlukan, karena tidak akan mengganggu urusan apapun kalau wakil menteri tidak ada," ujarnya.

Ketiga, wacana kenaikan gaji. Belum juga bekerja, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi tengah mengajukan usulan kenaikan gaji bagi para pejabat negara, termasuk para menteri. Meski bukan merupakan usulan presiden langsung, namun telunjuk rakyat sudah menuding SBY lah yang harus bertanggung jawab karena SBY sebagai nakhodanya

"SBY sebagai nakhoda kena getahnya. Masyarakat akan ragu dengan komitmen SBY untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diucapkan pada saat pelantikan," kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Senin (26/10).

Keempat, intervensi KPK. Transkip rekaman rencana kriminalisasi terhadap pimpinan yang mencuat ternyata menyeret nama RI 1 (SBY). Padahal KPK saat ini bagi rakyat adalah lembaga terbaik. Sehingga apabila info yang beredar itu belum dipastikan kebenarannya, namun masyarakat terlebih dahulu “menelan” kabar tersebut

SBY adalah presiden yang sangat diuntungkan karena kharisma di mata rakyatnya. Namun apakah adanya bercak-bercak merah sebagian besar rakyat masih percaya dan berharap lebih kepadanya? Sebagai rakyat itulah yang diharapkan kepada pemimpinnya.



Selengkapnya...