Pajak Penerangan Jalan Umum Naik

Pengesahan Ranperda Pajak - Pajak Daerah Kota Batam oleh DPRD, mendapat penolakan oleh beberapa masyarakat yang melakukan aksi damai di depan gedung wakil rakyat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gebrak sengaja menggelar aksinya dikarenakan tidak adanya transparansi dalam pembahasan ranperda tersebut. , "Tidak adanya transparansi dalam pembahasan ranperda pajak," terang Uba Ingan Sigalingging, Ketua Gebrak, Rabu (25/5).

Uba menilai informasi tentang sidang paripurna cenderung ditutup-tutupi, serta kenaikan pajak ini tidak layak karena perekonomian kota Batam belum begitu stabil.

Namun tuntutan dari Gebrak tidak ada satupun anggota dewan yang menemuinya. Hal itu lantaran demonstrasi yang digelar berbarengan dengan sidang Paripurna Pengesahan Ranperda Pajak - Pajak.

Sidang paripurna seolah tidak mau terganggu dengan aksi Gebrak tersebut. Buktinya Yudi Kurnain sebagai Ketua Pansus Pajak tetap menyampaikan hasil pembahasan pansus yang telah dibentuk sejak 29 Februari 2011 dengan masa kerja 90 hari itu.

Yudi membacakan bahwa pajak hotel, restoran, parkir, reklame, mineral bukan batu dan pajak hiburan tidak mengalami kenaikan. Legislator PAN ini beralasan untuk pajak-pajak yang tidak mengalami kenaikan diyakininya masih bisa memberikan pendapatan yang maksimal dengan cara optimalisasi sistem dan kinerja yang ada.

Namun untuk Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) justru mengalami kenaikan secara progresif mulai dari tahun 2011 sebesar lima persen, dan pada tahun 2012 sebesar enam persen.

Yudi beralasan, Pajak PJU ini di bawah dari daerah lain dan dana yang terkumpul nantinya akan dialokasikan untuk perbaikan dan penambahan prasarana yang sudah ada.

Selanjutnya ranperda dan akan diserakan ke gubernur dan selajutnya ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. (arju)

sumber: http://batamheadlines.com/kabar/baca/pajak-penerangan-jalan-umum-naik
Selengkapnya...

Blog, Aku Kembali

Setelah sekian lama "berasyik masyuk" dengan mainan baru berupa facebook dan twitter, hari ini aku kembali. bahkan pulangnya saya saat ini ke rumah maya kedua ini diikuti oleh semangat yang kuat untuk merawatnya lebih kuat.

Memang manusia kadang sering berpaling. Jangankan dengan kesenangan duniawi semacam facebook. Allah, sang pencipta yang telah memberikan jutaan kenikmatan yang jelas tak mampu kita eja, juga kerap kita palingkan.

faidza azamta fatawakkal 'alallah.
Selengkapnya...

Strategi Kenabian Menuju Kemenangan

Beberapa bulan ini berita terkait pemilukada begitu santer. Di media cetak maupun elektronika hampir semuanya memberitakan proses dan tahapan pesta demokrasi tingkat kota tersebut, baik aktivitas sosialisasi para kandidat, informasi harta kekayaan, pengecekan kesehatan sampai pengundian nomor urut Calon Walikota-Wakil Walikota Batam

Sesuai nomor urut, mereka adalah, Ahmad Dahlan-Rudi, Ria Saptarika-Zainal Abidin, Nada F Soraya-Nuryanto, Aripin-Irwansyah dan Amir Hakim Siregar-Syamsul Bahrum. Kini mereka tinggal menyusun strategi untuk menjadi pemenang dalam pertarungan yang akan digelar pada 5 Januari tahun depan

Untuk bisa menjadi the champion banyak pengamat memberikan analisanya. Salah satunya Burhanuddin Muhtadi mengatakan, untuk bisa memenangkan pemilukada kandidat harus memiki 6 M, yaitu men (ketokohan), money (modal biaya), machine (mesin politik), media (strategi branding), market (penerimaan pasar) dan terakhir adalah momentum (takdir)

Selain cara-cara “bumi”, strategi “langit” juga harus diimplementasikan oleh para calon. Strategi langit yang dimaksud oleh penulis adalah mengadopsi langkah kenabian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam “memenangkan” agenda keumatan, termasuk agenda politik

Ketika baru masuk ke wilayah Madinah, statement pertama yang disampaikan Rasulullah kepada penduduk (Madinah) yang sudah menunggunya yaitu “Wahai manusia tebarkanlah salam, berbagilah makanan, sambunglah silaturahim, sholatlah di malam sementara manusia tidur, (niscaya) kalian memasuki surga dengan kedamaian.” (HRTurmudzi dan Ibnu Majah)

Berdasar hadits di atas ada empat pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakat Madinah. Dan dengan empat pesan inilah Rasulullah mampu mengkonsolidasikan elemen-elemen yang ada di Madinah yang pada saat itu kondisi masyarakatnya dalam keadaan majemuk

Empat messages Rasul tersebut tiga bernuansa kemanusiaan, yaitu menebar salam, memberi makan dan menyambung silaturahim. Satu hal yang berdimensi transcendental yaitu anjuran untuk menghidupkan sholat malam.

Jika langkah nabi tersebut penulis bahasakan ke dalam istilah pemilukada, maka menebar salam adalah sosialisasi, memberi makan yaitu mengasah kepedulian dan menyambung silaturahim merupakan upaya untuk rajin turun ke masyarakat serta sholat malam adalah ketataatan kepada Tuhannya

Pertama, Sosialisasi. Dengan memberi informasi yang massif, maka masyarakat akan mengenal lebih dalam siapa calon pemimpin Batam yang akan mereka pilih. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan cara menemui langsung masyarakat maupun melalui media lain, seperti media elektronika, media cetak, baliho dan banyak lainnya

Ada yang perlu terus dijaga konsistensi seluruh kandidat (tentunya timses) yaitu pola sosialiasi harus inklusif. Maksud penulis adalah model sosialisasinya untuk semua, bukan saja kepada basis massa partai-partai pengusung maupun pendukung, kesamaan agama dan suku dengan kandidat, namun harus merangkul semuanya

Dalam hal sosialisasi penulis anggap semua kandidat on the track dalam mengemas cara komunikasinya, yaitu tidak ada pemilahan objek target. Langkah tersebut juga dilakukan Nabi Muhammad ketika bersosialisasi di Madinah dengan kalimat pembukanya “wahai manusia”, bukan “wahai kaum beriman”. Pemilihan kata ini sangat tepat di tengah kemajemukan Madinah pada saat itu

Hal ini sangat penting, karena meski agak berbeda kondisi antara Madinah dan Batam, namun keduanya ada kesamaan yaitu masyarakatnya majemuk, baik majemuk dari sisi agama maupun plural dari segi etnis.

Kedua, Peduli. Kepedulian posisinya di atas wacana, karena sudah dalam taraf tindakan, bukan sekedar ajakan. Memberi pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan tentu memberi kesan yang dalam, apalagi jika kepeduliannya diterapkan kepada orang yang pas pasti akan sangat berkesan

Pendekatan “kepedulian” sangat tepat diejawantahkan di perpolitikan negeri ini. Tipikal masyarakat Indonesia pada umumnya (termasuk Batam) adalah suka dibantu dan (maaf) cenderung pragmatis. Sebagian masyarakat menilai baik-buruknya seseorang kandidat diukur dengan kepuasan fisik yang sudah diberikan kepada masyarakat.

Politik kepedulian memang memakan biaya tinggi, sehingga harus diejawantahkan secara tepat. Apalagi masyarakat saat ini sudah “cerdas” memanfaatkan momen politik sebagai ajang untuk mendapatkan bantuan

Ketiga, Turun ke masyarakat. Hasil survey LSI menunjukan masyarakat Batam mengidamkan pemimpin yang perhatian dan bersih dari korupsi menempati urutan tertinggi. Dan turun ke masyarakat merupakan bagian khusus dari sifat perhatian yang disenangi oleh masyarakat

Agar efektif, kandidat harus mengidentifikasikan terlebih dahulu kebutuhan dari masyarakat yang akan dikunjunginya. Pendekatan yang digunakan biasanya tidak terlepas dari tiga hal, pendekatan ideologis dan konsep, pendekatan budaya dan pendekatan sosial

Dan faktor ketokohan dalam perpolitikan Indonesia masih sangat mujarab untuk mensukseskan seorang calon. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat di Indonesia masih memiliki peranan strategis untuk memuluskan jalan kandidat menuju Engku Putri, untuk itu turun ke masyarakat dengan menyertakan para tokoh meruapakan cara yang jitu

Ide-ide yang diutarakan juga harus sesuai dengan bahasa masyarakat. Sebagus apapun gagasan yang ditawarkan jika tidak dipahami oleh warga maka menjadi pepesan kosong yang justru membingungkan (miss understanding)

Empat, Ketaatan. Dalam perspektif Islam, ketaatan merupakan proses pengokohan diri secara lebih dekat kepada Allah. Pengokohan diri yang berdimensi spiritual mengalir ke dalam prilakunya. Ia tidak muncul dengan cara dibuat-buat.

Di musim pemilukada semuanya bisa dipoles dengan pencitraan yang “sempurna”. Sosialisasi bisa dipermak dengan media pencitraan. Sikap peduli rakyat bisa dibuat secara mendadak dengan rajin datang ke kantong-kantong kemiskinan dan menebar kepedulian layaknya Sinterklas.

Begitu juga sama dengan turun ke masyarakat, semuanya bisa dipoles. Namun ketaatan tidak bisa dikadali hanya karena menggunakan kopiah dan bersedekah di masjid.
Ketaatan muncul dari keteguhan iman dan kekokohan mental. Faktor ketaatan juga bisa menjadi parameter masyarakat untuk memilih pemimpinnya, karena dengan memiliki pemimpin yang taat kepada Tuhannya akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan fisik dalam menghadapi pekerjaan yang berat disertai rasa tanggung jawab.

Penulis percaya, dari kelima pasang kandidat tidak ada yang memiliki ketatan yang “sempurna”, namun pasti dari yang kelima pasang calon ada yang terbaik untuk kemaslahatan Batam ke depan. Wallahua’lam

*. Diterbitkan di Harian Haluan Kepri - Selasa, 23 November 2010
Selengkapnya...

Menimbang Peluang Incumbent

(Mengupas Dahlan VS Ria dengan 6 M)

Saat opini ini ditulis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam sedang membuka tahapan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota. Beberapa hari lalu sudah ada beberapa parpol dan gabungan parpol serta independen mengambil formulir pendaftaran.

Peta politik pemilukada sudah mulai “kelihatan”. Beberapa parpol besar dan menengah sudah mengirimkan paket jagoannya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing. Dalam hitungan hari, publik akan mengetahui siapakah pasangan resmi yang mendapat restu dari sang atasan mereka.

PDIP sudah mengusulkan dua pasangan, yaitu Ria Saptarika – Nuryanto dan Nada F Soraya – Jamsir. PAN dalam rapat pleno sepakat mengirim empat cawako dan empat cawawako. Mereka adalah Asnah, Erva Ertos, Istono dan Asman Abnur. Sedang Yudi Kurnain, Hardi S Hood, Chablullah Wibisono dan Irwansyah sebagai Cawawako

Meski belum memenuhi 15 persen kursi parlemen, pasangan Amir Hakim – Syamsul Bahrum sudah sepakat menjalin hubungan serius. Besar kemungkinan mereka akan menyertakan Koalisi Amanat Rakyat. Dan jauh sebelum itu, Partai Demokrat (PD) sudah mendaulat incumbent Ahmad Dahlan untuk berlaga kembali di ajang pemilukada yang akan dilaksanakan pada Rabu, 5 Januari 2011 meski belum jelas akan berpasangan dengan siapa.

Dahlan Atau Ria?
Bukan maksud mengecilkan peluang pasangan lain, penulis sangat tertarik menyoroti “pertempuran” baru antar incumbent. Ahmad Dahlan sebagai Walikota saat ini yang akan head to head dengan Ria Saptarika yang sekarang juga masih menjadi partnernya di Pemko Batam

Bagi penulis, antara Dahlan dan Ria memiliki kekuatan yang merata. Jika keduanya resmi berhadapan maka akan menjadi perhelatan pemilukada yang menarik. Siapakah yang bisa melenggang ke Engku Putri tinggal bagaimana mereka menetapkan wakilnya. Apakah bisa menambah pundi-pundi suara atau justru sebaliknya?

Peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi mengatakan kunci sukses seorang terpilih sebagai pemimpin terdiri dari enam hal. Enam faktor tersebut terangkum dalam 6 M, yaitu men (ketokohan), money (modal biaya), machine (mesin politik), Media (strategi branding), market (penerimaan pasar) dan terakhir adalah momentum (takdir)

Lantas bagaimana enam hal di atas dijadikan alat untuk menakar peluang dua pejabat yang sedang menjabat tersebut pada ajang pesta demokrasi tertinggi tingkat kota nanti?

Pertama, Men. Secara ketokohan, posisi Ahmad Dahlan yang menjabat sebagai Walikota pasti popularitasnya lebih tinggi dari Ria Saptarika. Bahkan dalam beberapa survey yang di-claim oleh PD Kota Batam, Ahmad Dahlan menjadi calon yang teratas yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat Batam

Namun yang harus diketahui, menurut pemaparan Koordinator LSI Wilayah Riau – Sumbar – Jambi dan Kepri, Edi Indrizal, hasil survey LSI pada lebih dari 100 pemilukada, kandidat yang tingkat elektabilitasnya pada enam bulan sebelum hari H pemilukada kurang dari 40 persen (<40%), mayoritasnya justru berat untuk menang

Meski penulis belum melihat secara pasti angka kemenangan Ahmad Dahlan, namun dapat dipastikan keunggulan Walikota atas “rival-rivalnya” tidak mencapai 40 persen

Kedua, Money. Tidak dipungkiri biaya politik di negeri ini memang sangat mahal. Hal ini “wajar”, mengingat strategi pemenangannya pun menggunakan biaya. Dari pembuatan baliho, spanduk dan stiker. Belum lagi iklan di media cetak dan elektronika maupun kegiatan tatap muka dan pemanasan mesin politik yang semuanya menggunakan uang yang tidak sedikit

Terkait dengan pembiayaan untuk pemenangan Ahmad Dahlan maupun Ria Saptarika penulis haqqul yaqin mereka sudah menyediakannya. Besarannya berapa tergantung kesepakatan partai koalisi

Ketiga, Machine. Mesin politik sangat berperan untuk mengantarkan Ahmad Dahlan atau Ria Saptarika menuju Engku Putri. Menurut penulis secara nasional, partai yang memiliki mesin yang handal adalah PKS, PDIP dan Partai Golkar. Jadi seandainya Ria jadi berdampingan dengan PDIP maka modal mesin politiknya sangat kuat

Di kubu Dahlan justru sebaliknya. Di saat PKS dan PDIP semakin mesra, mesin di tubuh partai pemenang pemilu tersebut justru terjadi keretakan. Pemantik keretakan ini datang dari proses penjaringan cawako dan cawawako yang tidak sesuai mekanisme. Selain itu keinginan kader PD untuk menduaetkan kader internal juga menjadi permasalahan serius

Ketua PAC PD Batam Kota mengatakan: “Kader PD Kota Batam menjamin mesin politik partai tidak akan berjalan maksimal pada Pilkada mendatang apabila calon wakil walikota bukan dari internal PD” (Sijori Mandiri: 18/9)

Keempat, Media. Sejak adanya pemilihan langsung kalimat branding (pencitraan) sangat populer dalam dunia politik di Indonesia. Pencitraan di media digunakan oleh semua kandidat untuk mengenalkan diri ke publik guna meraup simpati dan dukungan

Ahmad Dahlan sebagai Walikota sangat diuntungkan dalam kemunculannya di media cetak maupun eletronika di Batam. Apalagi setelah tiga tahun Dahlan-Ria bergandengan, publikasi media untuk Ria Saptarika terasa dibonsai. Namun di sisi lain, Ahmad Dahlan kerap “dihajar” media karena berbagai kasus hukum yang diindikasikan melilitnya

Kelima, Market. Hasil survey LSI pada Juli 2010 di Batam menunjukan masyarakat mengidamkan pemimpin memiliki sifat perhatian dan bersih dari korupsi menempati urutan tertinggi. Pemimpin yang perhatian mendapatkan angka 52,3 persen sedangkan pemimpin yang jujur dan bersih dari korupsi memperoleh nilai 40,3 persen. Sisanya dibagi karena faktor kecerdasan, kewibawaan dan juga ketegasan

Mengenai kebersihan, ada yang menarik dari salah satu alasan kader PD saat melakukan aksi demonstrasi di sekretariatnya sendiri, yaitu kekahawatiran jika Ahmad Dahlan tersangkut kasus hukum, jika terpilih maka yang akan menggantikan mengisi posisinya adalah kader partai lain

“Ada kekawatiran jika Dahlan tersangkut kasus hukum, jika terpilih, maka yang naik mengisi posisinya Dahlan adalah Rudi. Akibatnya, nama Demokrat tenggelam, sementara nama PKB melambung. Berbeda jika wakilnya tetap internal Demokrat, nama Demokrat tetap aman” (Batam Pos: 17/9).

Jika mengaca pada hasil survey LSI di atas, penulis rasa PD sedang berhadapan dengan arus keinginan masyarakat yang mengharapkan memiliki Walikota yang bersih. Diperparah, PD sendiri tidak percaya diri jika jagoan yang dimilikinya itu pun bersih

Terakhir, Momentum. Takdir adalah wilayah Allah. Namun biasanya Allah akan memberikan kepada seseorang sesuai dengan kadar usahanya. Maka jika para kandidat memiliki 6 M di atas maka hampir bisa dipastikan yang akan menjadi pemenang dalam pemilukada nanti

Penutup
Selain sebagai instrumen sekaligus prosedur demokrasi dalam memilih pemimpin, pemilukada juga sejatinya harus dijadikan sebagai momen untuk merahabilitasi kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik

Apalagi biaya politik pemilukada sangat mahal. Cost-nya pun tidak saja dikeluarkan oleh setiap kandidat, namun juga oleh pemerintah, untuk itu sudah semestinya mampu membawa kebaikan bagi masyarakat. Wallahua’lam


Selengkapnya...

Berceraikah Dahlan – Ria?

Beberapa bulan ke depan, Batam akan menggelar pemilu kada. Saat ini tahapan demi tahapan pesta demokrasi terus berjalan. Tepat di hari Rabu, 5 Januari 2011 (kalau tidak ada perubahan) tibalah hari pencoblosan. Dan dalam waktu kurang dari sehari, warga Batam sudah bisa memprediksi siapa yang bakal menjadi Walikota – Wakil Walikota melalui quick count maupun real count

Sampai saat ini sudah bermunculan nama-nama yang siap menjadi pemimpin tertinggi di Batam, baik dari unsur partai politik (parpol) maupun yang memproklamirkan diri dari jalur independen. Nama-nama “beken” seperti Ahmad Dahlan, Ria Saptarika, Syamsul Bahrum dan Hj. Asnah sudah mengorbit di berbagai media. Tak ketinggalan nama Rudi, Zainal dan lainnya juga ramai menghiasi surat kabar

Ada yang menarik bagi penulis, di saat “jagoan-jagoan” lain masih “kasak-kusuk” meraih restu, nama Ria Saptarika adalah menjadi satu-satunya calon yang sudah mendapat restu dari parpol. Keputusan final DPP PKS sebagaimana banyak diwartakan di media mengamanahkan Wakil Walikota Batam ini kembali dicalonkan oleh PKS sebagai Walikota atau masih tetap di posisi semula

Leading dalam hal mendapat restu, menjadi modal awal yang bagus bagi Ria Saptarika untuk berlaga. Ibarat sebuah perlombaan lari marathon, Ria Saptarika sudah berlari duluan di saat kandidat lainnya masih mempersiapkan baju, sepatu dan peralatan perlombaan lainnya.

Kondisi di atas sangat memungkinkan menaikan bargaining Ria Saptarika di posisi nomor satu. Meski hanya mengantongi empat kursi, namun besar kemungkinan Ria masih bisa berlaga pada pemilu kada, karena mengingat “nama besar” Ria dan PKS masih laku dijual ke berbagai parpol untuk melakukan koalisi.

Berceraikah Dahlan – Ria?
Perceraian politik menurut penulis akan sangat mungkin terjadi. Apalagi sampai tulisan ini ditulis, PD dan PKS belum deal menyangkut masa depan koalisi yang akan mereka bangun. Diperparah, tanda-tanda perceraian sudah ada dengan indikasi sering “dicampakan” wajah Ria Saptarika pada baliho milik pemko

Dan jika (perceraian) terealisir, maka diprediksikan pertarungan menuju Engku Putri akan semakin seru. Tidak saja akan ada “tontonan” seru head to head-nya Dahlan dan Ria, juga akan bermunculan nama-nama lain yang ikut mengadu peruntungan di ajang pemilu kada ini

Penulis haqqul yaqin, keberadaan Dahlan – Ria sebagai top leader di Batam pasti secara popularitas lebih dikenal daripada kandidat lainnya. Kepemimpinan mereka sebagai Walikota dan Wakil Walikota yang sudah empat tahun tentu memiliki akses yang lebih luas untuk merangsek masuk ke kantong-kantong warga. Pemberitaan di media juga bagi mereka tetap lebih diuntungkan dibanding dengan calon-calon lainnya

Jika keduanya berhadapan, maka secara politik akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Sebagai orang nomor satu, tentu popularitas Ahmad Dahlan lebih dominan daripada Ria Saptarika, namun sebaliknya sebagai “kuda hitam”, tim Ria akan power full untuk menjadi pemenangnya.

Apalagi setahun terakhir, pencitraan Ahmad Dahlan di media cenderung anjlok akibat berbagai pemberitaan negatif atas berbagai kasus yang terindikasi menyeret nama Walikota tersebut, seperti kasus Bansos, kasus Husnul dan lainnya.
Meski demikian, menurut penulis (setidaknya untuk saat ini), Dahlan dan atau Ria adalah tetap calon yang masih memiliki peluang tertinggi untuk menang. Keduanya memiliki kekuatan yang bersumber dari posisi mereka sebagai orang tertinggi di Batam. Dengan jabatan tersebut, melekat lah berbagai macam keuntungan.

Menimbang Dahlan – Ria
Kekuatan istimewa yang dimiliki Ahmad Dahlan adalah sebagai Ketua DPC PD Kota Batam yang nota bene sebagai parpol peraih suara terbanyak. Meski sudah lebih dari sepuluh calon yang mendaftar via PD, namun penulis berkeyakinan nama Ahmad Dahlan tetap bakal muncul sebagai kandidat yang diusung oleh PD pada pemilu kada Batam ini.

Di samping itu, meski PD tanpa koalisi sudah bisa langsung ikut berlaga, namun berkah pemilik suara terbanyak justru menjadi daya tarik parpol untuk mendekat. Diprediksi akan banyak parpol yang kesengsem dengan PD. Ibarat gadis cantik, PD pasti menjadi incaran banyak pria (baca: parpol). Jika tidak menjadi suaminya, setidaknya jadi temannya pun tidak masalah

Namun yang perlu menjadi perhatian, meski sebagai Ketua DPC PD Batam dan kelak diputuskan sebagai kandidat mewakili partai penguasa, keputusan terpilihnya Dahlan tetap menjadi pro kontra di kalangan kader PD sendiri yang bisa berakibat pecahnya suara

Sedang kelebihan Ria Saptarika adalah kinerja selama menjabat sudah bisa dirasakan. Semisal KTP SIAK online, SKCK online dan lainnya. Meski masih perlu ada perbaikan, namun hemat penulis hal di atas menjadi nilai plus tersendiri buat Ria. Kedekatan dengan berbagai komunitas seperti blogger dan masyarakat umum juga menjadi nilai penting bagi Ria

Selain itu sejarah PKS membuktikan, jika kadernya dimajukan sebagai kandidat maka PKS akan all out memenangkan. Pilgub DKI misalnya, meski kalah namun pertarungannya begitu ketat, Pilwako Batam yang mengantarkan Dahlan – Ria itu sendiri dan yang teranyar di pemilu kada Sumatera Barat yang dimenangkan oleh Irwan Prayitno – Muslim Kasim yang mampu menggulingkan incumbent.

Dan semangat di atas pasti masih dimiliki oleh para kader dan simpatisan PKS yang memang terkenal loyal, termasuk kader PKS di Batam

Kesimpulan
Bagi penulis, antara Dahlan dan Ria memiliki kekuatan yang merata. Jika keduanya berhadapan maka akan menjadi perhelatan pemilu kada yang menarik. Tinggal bagaimana mereka menetapkan wakilnya. Namun jika keduanya kembali berpasangan, maka versi penulis keduanya akan melenggang kembali ke Engku Putri dengan “mudah”

Namun ada yang paling mendasar dari pesta pemilu kada, bukan siapa yang menang dan serunya pertarungan, yang terpenting adalah pemenang dapat mengejawantahkan programnya untuk mensejahterakan warga Batam, karena demokrasi dan kesejahteraan itu bagaikan kepingan mata uang.

Demokrasi mengharuskan terciptanya kesejahteraan. Sebaliknya kesejahteraan juga harus didapat dari jalur yang demokratis. Dengan kata lain pemilu kada sebagai “anak kandung” demokrasi harus bisa membawa efek kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
Untuk itu menjadi tanggung jawab parpol, penyelenggara pemilu kada dan pemilih untuk menciptakan pesta politik yang berkualitas, agar pemilu kada bukan bak nikotin yang bikin candu, namun merugikan, namun harus seperti vitamin, yang dibutuhkan karena memang menyehatkan. Wallahua’lam

*. Diterbitkan Sijori Mandiri, 28 Juli 2010
Selengkapnya...

Milik Siapa Kursi BP 1?

Ditahannya Gubernur incumbent, Ismeth Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merubah peta politik yang sudah ada. Apalagi menurut salah satu kuasa hukumnya, Edward Arfa, Ismeth memastikan diri tidak ikut berlaga pada pemilu kada Kepri 2010 dengan alasan akan berkonsentrasi menghadapi kasus hukumnya

Meski belum deklarasi, sebenarnya peluang Ismeth untuk kembali menduduki kursi BP 1 masih sangat terbuka lebar. Hampir setiap partai menggadang-gadang mantan Ketua Otorita Batam ini sebagai kandidat unggulan.

Dengan ditahannya Ismeth, maka hampir dipastikan Aida Zulaikha Nasution (Aida Ismeth) bakal beradu keberuntungan mengamankan kursi suaminya. Apalagi Aida pernah berjanji akan ikut berlaga manakala suaminya dijegal. Dan sepertinya, Partai Golkar akan menetapkan senator asal Kepri ini sebagai calon “ratu” pertama di Kepri. Seandainya tidak mendukung pun, maka Aida tetap bisa berlaga dengan dukungan beberapa partai gurem

Realita Pemilu Kada Kepri 2010
Saat ini kandidat yang sudah mendeklarasikan diri untuk beradu di ajang pemilu kada Kepri ada empat calon. Mereka adalah Aida Ismeth, Nyat Kadir, Muhammad Sani dan Huzrin Hood. Mungkin akan bermunculan nama-nama baru. Praktis satu kandidat pertama (Aida Ismeth) adalah satu-satunya kandidat non melayu dan berjenis kelamin perempuan dan tiga kandidat selanjutnya berturut-turut bersuku Melayu dan berjenis kelamin laki-laki

Isu kedaerahan (primordial) kadang bisa membantu seseorang calon dalam mengumpulkan pundi-pundi suara yang signifikan. Dalam pengamatan penulis beberapa pilkada yang digelar tidak luput menyertakan isu primordial. Contohnya saat pilgub Sumut dan Lampung, di mana nuansa kedaerahannya sangat kental

Dan meski Kepri berada di wilayah Sumatera, namun kenyataannya suku yang mendominasi di provinsi ini hampir berbagi rata. Suku Jawa, Melayu, Minang, Batak dan Flores merupakan suku yang tergolong besar di Kepri. Sisanya suku-suku lain yang ada di berbagai penjuru nusantara. Berbeda kondisinya dengan di Lampung atau Sumut

Sehingga isu kedaerahan di provinsi termuda ini kurang memberi efek positif, bahkan cenderung blunder. Pasalnya, sebagai miniatur Indonesia penduduk Kepri tentunya beragam (heterogen). Di samping itu, berdasar hasil survey Centre for Strategic and Policy Studies (CSPS) tahun lalu, masyarakat Kepri menjatuhkan pilihannya tidak melulu berdasarkan suku, namun berlandaskan kompetensi

Untuk itu bagi kandidat yang masih konsisten “berjualan” isu primordial an sich akan menjadi peserta pertama yang harus angkat koper lebih awal dengan perolehan suara terendah, pasalnya jumlah penduduk terbesar di Kepri adalah Batam di mana populasinya mencapai 60 persen dari seluruh warga Kepri. Untuk itu seluruh kandidat dituntut untuk grubyuk dengan semua suku (dan agama)

Realita Perempuan dan Sejarah Pemilu Kada
Di sisi lain, memanfaatkan semangat gerakan emansipasi wanita untuk menuntut kesetaraan hak juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Meski populasi perempuan sangat strategis, namun pada kenyataannya sedikit sekali perempuan yang menduduki kursi empuk eksekutif. Pada awalnya, adanya Pemilu Kada bagi aktivis perempuan dijadikan sebagai media untuk mendongkrak keterwakilan perempuan pada jabatan “mentereng”, seperti walikota maupun gubernur. Namun kenyataannya jauh panggang dari api

Kenapa ini bisa terjadi? Menurut hasil diskusi bulanan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) hal ini dikarenakan “politik masih diasosiasikan sebagai dunianya laki-laki. Perempuan hanya “cukup” sebagai pendamping laki-laki. Meminjam istilah Agustar di Sijori Mandiri adalah “menempatkan kaum perempuan di ranah domestik (rumah tangga) dan laki-laki di ruang publik”

Dan sampai saat ini, tipologi masyarakat perempuan sendiri tetap lebih “nyaman” dipimpin oleh laki-laki daripada perempuan. Buktinya dari beberapa kali diadakan pilkada, pasangan yang menjagokan perempuan sebagai orang nomor satu sangat sedikit yang mampu menjadi pemenang

Dalam pengetahuan penulis, kandidat perempuan yang dapat memenangkan pertarungan pimpinan tertinggi di kota/kabupaten/provinsi bisa dihitung dengan jari, diantaranya adalah di Kabupaten Kebumen yang memenangkan Rustriningsih (saat ini sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah), Ratna Ani Lestari, Bupati Banyuwangi dan Suryatati A Manan sebagai Walikota Tanjungpinang

Untuk tingkat provinsi, praktis hanya Provinsi Banten menjadi satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Ratu Atut Chosyiyah. Namun kemenangan Ratu Atut itu pun “tidak murni”, karena sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Banten karena terjadi pemekaran

Partai Menentukan
menurut penulis, Pemilu Kada Kepri 2010 akan berjalan seru. Dari empat kandidat yang siap menjadi pemimpin tertinggi ini semuanya memiliki peluang dan tantangan yang hampir sama. Misalnya Aida Ismeth teruji sebagai Anggota DPD dua kali berturut-turut dengan perolehan suara tertinggi, namun di sisi lain, keberadaan suaminya yang saat ini ditahan karena tersangkut tuduhan kasus pengadaan damkar akan menjadi cap buruk untuk didemarketing

Begitu juga dengan Nyat Kadir, kemampuannya dalam menaklukan suara Kabupaten Karimun pada pilgub 2005 adalah bukti jaringannya kuat. Namun di sisi lain, predikat sebagai kandidat yang pernah kalah secara psikologi pemilih juga sangat menghambat.

Selanjutnya Huzrin Hood, modal positifnya adalah modal sejarah dalam proses terbentuknya provinsi Kepri. Lewat tangan dinginnya, Riau sebagai “ibu kandung” Kepri harus rela melepaskan “anak kesayangannya” untuk hidup mandiri. Namun isu koruptor dan menjadi narapidana juga sangat mengganggu ambisinya untuk melenggang menuju kursi gubernur

Terakhir Muhammad Sani, meski kenyang makan asam garam dunia birokrasi, namun kekalahaannya di “kandang sendiri” pada saat pilgub 2005 bersama Ismeth di Karimun menjadi catatan negatif jika beliau kepemimpinannya tidak membumi

Dengan kondisi di atas, menurut penulis faktor parpol menjadi sangat menentukan “masa depan” jadi atau tidaknya salah satu pasangan untuk menduduki kursi BP 1. Ketepatan para kandidat dalam menggandeng partai sangat berpengaruh dalam mewujudkan ambisinya. Apalagi, Muhammad Sani dan Aida Ismeth bakal berebut di nampan yang sama, yaitu Partai Golkar dan para PNS.

Maksud partai di sini versi penulis bukanlah (sekedar) yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 68 tahun 2009, yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik atau gabungan parpol dengan syarat memiliki minimal 15 persen kursi DPRD Provinsi atau parpol yang memiliki 15 persen suara pada Pemilu DPRD Provinsi tahun 2009.

Maksud penulis adalah partai yang memiliki akar di kalangan kader dan masyarakat (party in the grass root). Setidaknya secara berurutan, PKS, PDIP dan Partai Golkar adalah partai yang sampai kini cukup dikenal memiki mesin yang gampang dipanaskan. Teranyar, M Sani sudah berpasangan dengan Soerya Respationo dari PDIP. Lantas siapa yang bakal ditetapkan Partai Golkar dan PKS?

Tentu masih ada pertimbangan lain, yaitu seberapa kuat para kandidat memiliki daya magnetik dalam menarik masyarakat, karena pemilu kada tidak sekedar berbicara kendaraan (partai) namun juga kredibiltas calon itu sendiri di pandang oleh masyarakat. Wallahua’lam.

*. Diterbitkan di Harian Sijori Mandiri, Rabu, 3-3-2010
http://sijorimandiri.net/fz/index.php?option=com_content&task=view&id=15987&Itemid=49

Selengkapnya...

Bola Panas Pajak PSK

Bola panas tentang rencana penarikan pajak terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pusat Rehabilitasi Non Panti (PRNP) Teluk Pandan yang ditendang oleh legislator asal FPKB, Riki Solihin terus saja menggelinding. Usulan yang dimaksudkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini menarik berbagai kalangan untuk menanggapi

Dalam pengamatan penulis, isu di atas menjadi menarik karena beberapa hal, yaitu karena dalam hitung-hitungan Anggota Komisi I DPRD Kota Batam ini, Pemko Batam akan mengeruk hasil pajak dari para penikmat seks dengan nilai yang fantastis, yaitu
Rp. 6,4 M per tahun

Selanjutnya pernyataan ini lebih menarik perhatian karena Riki adalah salah satu kader PKB. Meski tidak menyatakan sebagai partai berideologi Islam, PKB tergolong partai berbasis massa Islam. Apalagi secara de facto, partai yang identik dengan Gusdur ini adalah masih menjadi “kepanjangan tangan” dari ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU)

Namun terlepas dari nyleneh tidaknya gagasan Riki Solihin ini, penulis ingin mendudukan ketentuan umum yang berkaitan dengan praktek prostitusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Perda No. 6 Tahun 2002 Bab I tentang Ketentuan Umum pada huruf (i) disebutkan jelas bahwa PRNP adalah suatu tempat untuk mengembalikan moralitas dan mentalitas seseorang supaya dapat hidup normatif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga negara yang baik

Lebih tegas lagi, Perda tentang ketertiban sosial yang disetujui oleh DPRD Kota Batam ini di “prolognya” mengatakan bahwa dalam perkembangan kemajuan Kota Batam yang demikian pesat telah membawa dampak positif yang signifikan, namun di lain pihak juga menimbulkan dampak negatif, di mana kegiatan yang bertentangan dengan norma - norma agama dan kesusilaan di Kota Batam perlu segera diatasi

Menyimpulkan dari isi Perda di atas, keinginan Riki Solihin untuk memungut pajak 10 persen semangatnya justru berlawanan dengan hukum. Penulis sepakat dengan pendapat Ketua MUI Batam yang menyatakan menarik pajak hasil prostitusi sama saja dengan melegalkan prostitusi (Sijori Mandiri: 17/2). Sehingga jika keukeuh diajukan menjadi Perda, maka akan bermasalah karena beberapa alasan

Pertama, tindakan ilegal. Prostitusi adalah kegiatan ilegal yang bertentangan dengan agama dan juga undang-undang (UU). Tidak ada satu pasal pun dalam UU maupun peraturan daerah yang mengesahkan pelacuran.

Anehnya, Riki Solihin sebagai pencetus ide di atas juga mengetahui jika UU melarang mengambil sesuatu dari praktek tersebut. Dengan jelas Riki mengatakan “Memang di dalam UU kita melarang agar pemerintah tidak mengambil keuntungan dari praktek tersebut” (Sijori Mandiri: 18/2)

Lebih gambalng lagi di Perda No 6 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Nyat Kadir ini menjelaskan, eksistensi PRNP itu tidak untuk dilegalkan, namun justru untuk ditutup dalam kurun waktu tiga tahun apabila sudah diberikan pembinaan yang efektif oleh Pemko Batam. (lihat Bab III tentang Tertib Susila)

Kedua, multi ekses. Masuknya PAD senilai Rp. 6,4 M per tahun tidak sebanding dengan ekses yang bakal ditimbulkan dari pelegalan praktek bisnis esek-esek ini. Sebagaimana jamak diketahui bahwa dampak buruk dari melakukan perbuatan asusila ini menimbulkan multi efek. Tidak saja timbulnya penyakit HIV/AIDS, namun juga dampak buruk lainnya seperti kelainan psikologi, pengucilan sosial dan juga pemantik perbuatan kriminal dan lainnya

Tentu jika dilegalkan Batam tidak memiliki masa depan yang “terjamin” dalam mengelola daerahnya secara kondusif, karena Sumber Daya Manusia (SDM)-nya sudah banyak yang “sakit”. Selain itu pelegalan prostitusi justru menginjak-injak visi Batam sebagai Bandar Dunia Madani, karena konsep yang terinspirasi dari zaman keemasan Islam ini jauh dari unsur-unsur tindakan asusila

Ketiga, ide kurang kreatif. Menurut hemat penulis, munculnya wacana rencana penarikan pajak terhadap PSK justru semakin menguatkan asumsi publik bahwa kualitas para anggota dewan yang terhormat itu (maaf) kurang kreatif, karena sebenarnya masih banyak ide yang “halal” untuk bisa mendongkrak PAD

Peran Agamawan
Secara hukum, pemindahan praktek pelacuran ke PRNP diwajibkan untuk tidak menambah jumlah PSK. Namun kenyataannya jumlahnya kian membesar dari tahun ke tahun. Meningkatnya profesi haram tersebut merupakan “tamparan” bagi para agamawan yang hanya ”berasyik masyuk” dengan ibadah transendentalnya, tanpa peduli dengan kondisi umatnya yang masih diselimuti oleh tindakan amoral.

Muhammad Iqbal, filosof besar menyentil model agamawan seperti di atas dengan senandungnya, “Andai aku adalah Muhammad. Maka, aku tak akan turun lagi ke bumi. Setelah sampai di Shidratul Muntaha “

Padahal semua berharap orang-orang yang sedang singgah di “Shidratul Muntaha” (baca: eksekutif, legislatif, juga para agawamawan dan lainnya) adalah orang-orang yang diharapkan siap untuk berperan aktif atas berbagai persoalan keumatan. Jadi mereka tidak boleh apatis


Tamparan Untuk Pemko
Banyaknya tanggapan negatif terhadap isu pajak PSK ini tentu bukan hanya “kesalahan” pihak legislatif saja. Pemko Batam sebagai eksekutif juga memiliki andil besar kenapa gagasan nyleneh ini muncul. Salah satunya adalah kurang ligatnya Pemko Batam dalam mengelola peluang untuk mempersubur PAD.

Pemko Batam harus menata kembali peluang yang bisa mendulang pundi-pundi PAD secara halal. Pertama dari parkir. Pendapatan dari parkir selama ini dari dua jalur, yaitu pendapatan beberapa persen dari pengelola lahan parkir khusus seperti di Mall dan lainnya, dan juga pendapatan dari kendaraan yang dipungut biayanya karena parkir di tepi jalan.

Dalam pandangan penulis, selama ini pengelolaan parkir di tepi jalan belum dikelola secara optimal. Selama ini Pemko Batam sudah puas dengan cukup men-sub count-kan bisnis ini kepada pihak tertentu. Kompensasinya dengan “tidak berkeringat”, Pemko akan menerima pemasukan

Padahal saat ini rata-rata penduduk Batam memiliki kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Mobilitasnya pun sangat tinggi. Dalam sehari potensi untuk parkir dari satu tempat ke tempat lainnya pun kerap terjadi. Jika mau “berdarah-darah”, Pemko akan mendapatkan jauh lebih besar.

Selanjutnya mendongkarak PAD dari sektor pariwisata. Untuk menarik wisatawan asing maupun domestik, Pemko Batam menelurkan Program Visit Batam 2010. Program ini tentu sangat berperan besar dalam memperbanyak pundi-pundi PAD.

Namun kenyataannya program Visit Batam 2010 cuma sebagai ajang “gagah-gagahan” saja, buktinya dalam Nota Keuangan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2010 justru rencana pendapatan disektor pariwisata mengalami “terjun bebas” dengan berkurangnya sampai lebih dari Rp.100 M dibanding APBD tahun 2009.

Seharusnya, dengan meningkatnya kunjungan pariwisata otomatis akan mendongkrak tingkat hunian hotel, baik berbintang maupun non berbintang, namun kenyataannya PAD dari sektor tersebut justru mengalami penurunan. Padahal untuk mensosialisasikan program tersebut telah menyedot keuangan yang besar

Hal ini menjadi aneh karena Pemko sebagai pemilik program justru pesimis dengan idenya sendiri dapat mendulang untung besar, sehingga wajar apabila banyak kalangan mensangsikan program yang strategis mengeruk PAD ini. Dan sebenarnya masih banyak sektor lainnya yang belum digarap maksimal, seperti pajak reklame dan lainnya. Wallahua’lam.

*. Artikel ini ditulis sejak 18 Feb 10, dan sudah dikirim ke salah satu media (tapi blm dimuat)

Selengkapnya...