Pemilu dan Sikap Kita

Sudah sembilan kali bangsa Indonesia, menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat mereka. Pemilu yang akan kita ikuti pada 2009 mendatang adalah yang ke-10 dalam sejarah pemilu bangsa kita. Tentu ada begitu banyak catatan dari setiap penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut dari awal sampai terakhir (baca: Pemilu 2004)

Sejarah Pemilu Indonesia
Pemilu pertama dalam sejarah Indonesia diawali pada tahun 1955 atau sepuluh tahun setelah kemerdekaan. Walaupun dalam kondisi serba sulit, namun pada pelaksanaannya berjalan sukses. Pemilu kedua diadakan dengan berselang waktu yang cukup lama, yaitu pada tahun 1971. Keterlambatan sampai 16 tahun ini terjadi karena saat itu ada perubahan format politik yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno.

Setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pasca kudeta G 30 S/PKI, kedigdayaan Soekarno tumbang. Akhirnya Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi Pejabat Presiden menggantikan Bung Karno, dan menetapkan Pemilu diselenggarakan tahun 1971.

Tahun 1971 adalah tahun pemilu pertama atas racikan “bumbu politik” langsung dari tangan Soeharto yang bertahan hingga lima kali Pemilu berikutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah 1977, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana dan terjadwal sekali dalam lima tahun. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu, PPP, Golkar dan PDI.

Pemilu Pasca Reformasi

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Atas desakan publik, Pemilu dipercepat untuk segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Akhirnya Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada pemilu ini multi partai kembali diberlakukan. Tidak tanggung-tanggung 48 parpol sebagai kontestan. Mereka berjuang merebut perhatian dan suara rakyat.

Pemilu 2004 adalah sejarah baru pemilihan umum negara kita. Saat itu para anak bangsa yang sudah berhak tidak saja memilih anggota DPRD I, II dan DPR namun juga memilih anggota DPD yang mewakili daerah masing-masing yang disebut pemilu legislative. Tahap selanjutnya adalah pemilihan presiden (dan wakil presiden) yang waktu itu sampai pada putaran kedua

Catatan

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama dan kedelapan adalah pemilu yang paling berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Dalam kondisi politik yang bergejolak namun pada kenyataannya berjalan lancar. Partisipasi masyarakat menuju bilik suara terbilang relative tinggi. Bahkan Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing.

Yang menarik dari Pemilu 2004, kemudian disusul Pilpres dan Pilkada di berbagai Privinsi dan Kabupaten/Kota tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya senantiasa merosot. Ibarat bola salju, tren ini senantiasa menggelinding dan membesar.

Di satu sisi hal ini menjadi pukulan tersendiri bagi parpol dan para tokohnya untuk lebih bekerja lebih maksimal lagi, namun di sisi lainnya, apatisme masyarakat ini berujung kepada kondisi yang lebih tragis, yaitu kerusakan akan menjadi barang legal karena lembaga legislatifnya telah menghasilkan produk undang-undang yang munkar.

Jika sudah demikian, maka kegigihan para da’i di atas mimbar untuk menghentikan kemaksiatan. Perjuangan para aktivis untuk melawan korupsi dan keikhlasan do’a rakyat agar kebaikan memayungi negeri ini terasa hampa karena sebelumnya undang-undang Negara membolehkan kemaksiatan korupsi dan seabrek kejelekan lainnya.

Untuk itu, jangan apatis dengan pemilu agar muncul pembuat undang-undang yang memiliki moralitas yang handal dan kecakapan intelektual yang memadai. Percayalah (Insya Allah) Indonesia baru bukan hanya mimpi. Wallahua’lam