Tragedi Koran Pagi dan Nazla

Pagi itu saya tidak ngantor (biar keren) karena dua hari full saya mengikuti acara serombongan tokoh nasional dari Jakarta dalam rangka konsolidasi partai yang diberi judul “Safari Dakwah”. Kami berkeliling tiga kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam dua hari dengan agenda yang super padat.

Karena tidak langganan koran, hari itu sengaja saya berhasrat untuk keluar mencarinya di toko dekat rumah. Apalagi saya penasaran di halaman berapa berita kami dimunculkan. Namun karena istri masih sibuk menangani dua buah hati kami (Nazla dan Aghniya), saya pun ikut berpartisipasi menangani Nazla yang sekarang sudah menjadi langganan.

Akhirnya menjelang dzuhur saya dapat menyalurkan keinginan yang sedari malam sudah direncanakan. Tanpa membuang waktu saya izin ke istri untuk meluncur membeli koran

Pas nyampe rumah langsung dibuka. Tak lama intelektual kecil kami (Nazla) ikut nimbrung buka-buka surat kabar yang memang sudah menjadi kebiasaannya setiap kali kami membaca apa saja.

Untuk menghindari ‘insiden’ yang tidak diinginkan, bagi waris koran pun menjadi solusinya. Saya dapat bagian halaman nasional dan ekonomi dan bisnis, Nazla kebagian metropolis dan pro kepri. Sebenarnya yang paling saya sukai dari Batam Pos adalah berita nasional dan metropolis (berita ke-Batam-an).Tidak tahu kenapa kok saya serahkan metropolis kepadan bidadari saya (mungkin lagi asyik baca berita nasional kali yang waktu itu mbahas Pak Tif)

Saya perhatikan kok tumben dia tidak merebut bagian yang saya baca. Iseng saya cek, eh ternyata koran tersebut sudah basah kuyup terkenan pipis. Oh jadi dia agak kalem karena lagi menikmati pipisnya, langsung saya membatin.

Langsung saya angkat menuju ke kamar mandi. Bersih-bersih. Kemudian saya pel dan terakhir saya jemur tuh koran. Karena alhamdulillah siang itu Batam puanase puol, tak lama pun kering. Karena masih penasaran saya ambil dan baca lagi. Biar masih ada bau “wangi” sedikit yang penting informasinya bung.

Selengkapnya...

Lagi, Tentang Syarat Presiden

Pemilihan presiden memang masih satu tahun lebih, namun saat ini parlemen sedang menggodok ketentuan dan syarat yang terkait dengan pemimpin negara yang tidak pernah basi dibahas ini.

Setelah Golkar dan PDIP ‘show of force’ dengan mengajukan syarat 30 persen yang belum gool, saat ini yang sedang menjadi perbincangan hangat berkaitan dengan syarat capres yang harus berpendidikan minimal sarjana. Ada juga salah satu fraksi (F-PKS-red) yang mengusulkan umur capres tidak lebih dari 60 tahun.

Walaupun syarat pendidikan S1 adalah cerita lama, namun masih saja memiliki daya gertak yang lumayan ampuh. Buktinya, Ketum PDIP, Megawati langsung berteriak lantang menolaknya. Tidak itu saja, mantan Presiden ini juga dihadapan pengurus sayap organisasi barunya (Baitul Muslimin-red) mengatakan bahwa untuk menjadi nabi tidak perlu harus berpendidikan sarjana.

Karuan saja, statement istri Taufik Kiemas ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Sedikitnya dua petinggi partai memberikan kritik keras terhadap pernyataan Megawati tersebut. Sebut saja Nizar Dahlan. Ketua DPP PBB mengatakan perbandingan presiden dengan Nabi sama saja mengecilkan peran dan fungsi Nabi sebagai pembawa risalah yang diutus oleh Allah.

Bahkan, Roy BB Janis mantan orang dekatnya yang saat ini sebagai Ketua PDP pun mengecamnya. Menurutnya statement Megawati itu tidak relevan dan blunder. Dia mengajarkan seharusnya yang dicontohkan Megawati adalah Soekarno-Hatta, bukan Nabi, karena Nabi itu pilihan Tuhan.

Soal syarat capres maksimal berumur 60 tahun pun kian ramai dibicarakan di tingkat elit partai. Pada acara Demo Crazy yang digelar Metro TV, Agun Ginanjar, anggota Fraksi Golkar secara tegas menyatakan fraksinya menolak tawaran tersebut. Menurutnya aturan tersebut menghambat warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Sedang Mustafa Kamal, anggota F-PKS beralasan pemimpin negara berada dalam posisi yang strategis, untuk itu haruslah diberikan kriteria yang seideal mungkin karena menyangkut masyarakat banyak, termasuk tentang kriteria sarjana dan umur capres yang dibatasi.

Fenomena tarik-menarik di atas adalah suatu kenyataan. Terserah, mana yang lebih benar dan memperjuangkan untuk kepentingan rakyat adalah hak anda untuk memutuskan. Yang terpenting kita doakan semoga Indonesia kita benar-benar menjadi negara yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Wallahua’lam

Selengkapnya...

Jangan Pilih Mereka!

Beberapa hari lalu kita mendengar berita sumbang adanya perselingkuhan politik di senayan. Dimana sembilan parpol yang tidak lolos electoral threshold (ET) namun memiliki kursi di DPR mendapat bonus freepass untuk dapat bertarung di pemilu 2009 tanpa harus cape-cape mengikuti proses verifikasi di Depkumham.

Sepertinya publik sebentar lagi akan mendengar berita yang tidak kalah “gilanya”. Yaitu mengenai kekeukeuhan dua parpol besar yang sudah mensosialisasikan konsep UU Pilpres dengan syarat minimal pengajuan adalah 30 persen dari kursi DPR yang dimiliki.

Sebenarnya konsep di atas diajukan pertama kali oleh Partai Golkar (PG), namun (karena merasa sama-sama superior) akhirnya diamini oleh seteru politiknya (PDIP) yang saat ini memang sudah sering bergandengan tangan dan “bermesra-mesraan”.

Fenomena di atas adalah potret buruk perpolitikan yang dapat dilihat secara kasat mata. Partai-partai besar (PG dan PDIP) hampir tidak akan pernah “berdarah-darah” jika yang dirumuskan adalah masalah yang terkait dengan sosial dan kemasyarakatan. Lumpur lapindo misalnya. Namun untuk masalah perubahan sistem pemilu dan syarat pencalonan presiden 30 persen mereka paling getol memperjuangkannya, karena satu tujuan: keuntungan politik.

Melalui anggota Pansus RUU Pilpres dari Fraksi PG, Ferry Mursyidan Baldan, PG beralasan syarat dukungan pencalonan presiden 30 persen adalah agar terbentuk koalisi permanen selama satu periode pemerintahan.

Apapun alasannya, PG dan PDID tetaplah yang paling diuntungkan. Logikanya jika PG mendapat 20 persen, Partai Demokrat (PD) 8 persen dan PAN 6 persen, kemudian berkoalisi, mungkinkah yang akan dicalonkan presiden itu adalah kader PD atan PAN? Begitu juga dengan PDIP. Apakah partai yang mengaku paling nasionalis itu akan rela jika Mbak Mega hanya dijadikan wakil presiden padahal mengantongi suara yang paling banyak?

Padahal apa yang diharapkan rakyat itu seringkali tidak kompak dengan kepentingan parpol. Lihat saja SBY-JK, walaupun diusung oleh partai-partai kecil akhirnya toh mereka menang juga. Dan PG buru-buru mengaku menjadi partai pendukung mereka (tentunya setelah JK duduk sebagai ketua umum PG)

Hal ini terbukti bahwa, Partai Golkar dan PDIP khususnya adalah partai yang sangat–sangat pragmatis, culas dan tidak peduli dengan kepentingan rakyat. Reformasi di tubuh Partai Golkar yang senantiasa dijadikan jualan dan slogan sebagai partai wong cilik bagi PDIP adalah omong kosong. Jadi jangan pilih mereka di pemilu 2009, titik!.

Wallahua'lam

Selengkapnya...

Imunisasi

Tiba-tiba menjelang tidur, Umi Nazla (istri saya) bertanya “Mas, di koran ada berita tentang imunisasi seperti apa sih?”. Saya langsung menaruh curiga, jangan-jangan my beloved wife itu dapat berita ‘miring’ tentang imunisasi. Mirip pak polisi saya menginterogasi

“Emang dapat informasi seperti apa mi?” “Nggak, makanya di koran ada berita apa tentang imunisasi?”, sergah istri saya tak kalah hebat. Dengan percaya diri saya memberikan keterangan bahwa beberapa hari yang lalu di Batam Pos ditulis bahwa bayi yang baru lahir supaya jangan terlalu lama untuk diimunisasi DBT (kalo tidak salah_habis korannya dicari gak ketemu-ketemu sih). Dan bla ... bla ... bla ....

“Ada apa emang mi?, saya mengulang pertanyaan awal. “Tadi teman telpon, katanya lagi bingung anaknya yang seumuran Aghniya (baru satu bulan) mau diimunisasi atau tidak, karena dia dapat info jika imunisasi itu berbahaya dan bla … bla … bla ….

Berlagak sok bijak, saya katakan pro dan kontra, positif dan negatif terkait imunisasi itu pasti ada. Bahaya imunisasi itu mungkin ada karena ada beberapa kasus yang memang santer diberitakan. Namun manfaatnya juga ada kan? Buktinya (alhamdulillah) Nazla sehat, sudah bisa jalan dll. “Iya mas, saya juga kadang bingung, tidak dimunisasi dengar kabar campak, diimunisasi dapat berita bahaya”, gerutu istri saya.

Kesimpulan saya kepada istri adalah, bagi orang yang kontra dan mengatakan imunisasi itu berbahaya seharusnya juga menyertakan solusinya, jangan sekedar mengatakan itu berbahaya tapi tidak memberikan alternatif. Diperparah kadang orang yang mengatakan miring terkait imunisasi data-datanya kurang lengkap dan tidak valid tur yang ngomong itu (maaf) kurang capable secara ilmu kedokteran.

Namun, sudah menjadi rahasia umum jika sekarang banyak terjadi mal praktek. Jadi bingungkan?

Beberapa bulan lalu saya bersama beberapa pengurus partai dakwah bersilaturahim ke rumah Ketua MUI Batam, KH. Usman Ahmad. Selain berdiskusi tentang keIslaman, keIndonesiaan dan keBataman, kami juga sempat diberikan wejangan berupa bahaya imunisasi. Pak Kyai mengatakan kandungan imunisasi itu bisa merusak otak dan bahaya-bahaya lainnya.

Namun disisi lain, saya pernah mendengar pernyataan mantan Ketua DPW PKS Kepri yang nota bene seorang dokter. Beliau mengatakan semua informasi tentang imunisasi yang miring itu kurang benar. Dan ini masih hangat sebelum diposting saya sempat bertanya kepada kepada salah seorang Ustadz bergelar ‘Lc” yang mampir ke ruang kerja saya mengatakan “Imunisasi syubhatnya banyak”.

Keterangan di atas hanyalah sumber tiga orang dari ribuan orang yang pro dan kontra tentang imunisasi. Ketika mencoba cari beberapa blog juga hasilnya sama: pro dan kontra. Anda yang pro apa yang kontra hayoo?

Selengkapnya...

Berdiri Dimana Ilmu Kita?

Membaca buku salah satu refleksi arkan al ‘asyarah “Untukmu Kader Dakwah” karangan Ustadz Rahmat Abdullah dalam bab Al Fahmu, jawaban itu sedikit demi sedikit mulai terkuak. Buku yang sudah lama saya miliki ini memang luar biasa. Entah kenapa saya tidak pernah bosan untuk membaca dan mengulangnya. Mungkin isinya, mungkin gaya bahasanya atau mungkin penulisnya yang menggunakan pena mata hati? Jawabnya mungkin bisa semuanya.

Jawaban diatas adalah tentang pertanyaan apa kerja orang-orang terpelajar sehingga Indonesi terus begini? Kita tahu sudah ada puluhan juta sarjana dicetak di negeri ini. Pemegang gelar Master dan Philosophy of Doctoral di belakang nama-nama mereka jumlahnya sudah jutaan.

Akibat ilmu sekedar untuk kesombongan adalah salah satu penyebabnya. Di sana diceritakan bagaimana Bal’am begitu sombong dengan keilmuannya. Kedua, musuh ilmu (biasanya) adalah kekuasaan. Sebagaimana Bal’am yang akhirnya mencla-mencle atas pengaruh kekuasaan. Ketiga, ilmu sekedar dijadikan flash disk atau museum yang sifatnya hanya mampu menyimpan.

Inilah yang digugat oleh Muhammad Yunus, seorang dosen ekonomi Universitas Chittagong. Seorang penerima hadiah nobel perdamaian 2006 yang muak dengan ilmu-ilmu yang dipelajari dan diajarkan karena dinilainya tidak membumi. Dengan bendera Grameen Bank ia melakukan hal yang “kontroversial”, yakni bergumul dan berguru kepada orang miskin kemudian memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada mereka untuk diberi kredit mikro. Salah satu kepercayaan yang jarang terjadi bahkan sampai kini di bumi Indonesia yang katanya memegang sistem ekonomi kerakyatan.

Sehingga dalam bukunya dengan tulus ia berbagi kepada kita “Apa hebatnya teori-teori rumit itu manakala orang-orang tengah sekarat kelaparan di trotoar dan emperan seberang ruang kuliah tempat saya mengajar? Kuliah-kuliah saya menjadi seperti film-film Amerika di mana orang baik selalu menang. Tetapi begitu saya keluar dari kenyamanan ruang kelas, saya dihadapkan pada realitas yang berlangsung di jalanan kota. Di sini orang-orang baik dihajar dan terhempas tanpa ampun. Kehidupan sehari-hari semakin memburuk dan yang miskin jadi bertambah miskin” (Muhammad Yunus: Bank Kaum Miskin: 3: 2007)

Apa kabar ilmu kita, apakah kapasitasnya baru sebatas untuk kesombongan, atau mungkin intelektualitas kita takluk oleh pengaruh kekuasaan atau hanya sekedar museum? Semoga tidak. Wallahua'lam

Selengkapnya...

Berubahlah Paradigma

Politik memang bikin gregetan. Berita kemarin yang muncul adalah beberapa partai yang tergerus aturan electoral threshold (ET) tiga persen dan partai baru tergopoh-gopoh mendaftarkan diri ke Depkumham, eh nyatanya semalam mereka (yang sudah punya wakil di DPR) beruntung karena masih bisa ikut tanpa mengikuti verifikasi.

Lobi pembahasan RUU Politik partai antara fraksi-fraksi DPR dan pemerintah memutuskan partai yang gagal mencapai electoral threshold (ET) tiga persen, tapi punya wakil di DPR tak perlu merombak diri agar bisa ikut verifikasi pemilu 2009. Karena itu praktis sembilan parpol mendapat freepass.

Logikanya, dengan kekuatan apa mereka bisa menjungkir balikan keadaan? Kursi mereka minim, pemilih tidak loyal ditambah kualitas SDM yang segitu-segitu aja. Dana juga tidak besar-besar amat. Lantas, kartu truf apa yang mereka pegang? Signal di atas menandakan pertarungan di senayan memang dahsyat.

Diperparah sebagian besar politisi berfilosofi burung. Mereka cuek melihat permasalahan masyarakat karena melihat dari jarak yang jauh. Mereka mau turun jika ada makanan berupa reses, musrenbang dan lainnya. Itu pertanda bahwa kita (masyarakat) tidak boleh apatis dengan politik dan aktivitasnya. Itu adalah sebuah tanda jika kita harus mencetak orang baik dan capable di parlemen

Jejak-jejak perpolitikan Indonesia meninggalkan dua lembaran yang kontradiktif dan vis a vis, yakni kebaikan dan keburukan. Namun karena masyarakat gampang tergoda rayuan (baca: pragmatis) dalam menentukan pilihan politiknya, pemandangan politik yang sering ditunjukan adalah catatan buram.

Akibat persoalan pragmatis di atas, itulah yang memiliki andil yang besar dalam men-setting prilaku politik di negeri ini. Paradigma masyarakat dalam menterjemahkan makna politik (baca: pemilu) hanyalah salah satu ajang bagi-bagi duit, bahkan sekedar bagi-bagi kaos (tipis lagi!)

mumpung pemilu masih setahun lagi, belajarlah menjadi pemilih yang cerdas karena kenyataannya hanya dengan cara ini perubahan dapat berlangsung secara konstitusional di negeri ini. Jangan apatis, harapan masih ada. Wallahua’lam

Selengkapnya...

Ngeri!

Masyarakat Indonesia hampir saja mati rasa. Tiap hari selalu diberitakan tentang kekerasan. Di televisi, media massa sampai dunia maya. Parahnya kekerasan menyerang tanpa memandang ‘segmentasi pasar’. Pemimpin, rakyat, orang tua, mahasiswa, pelajar sampai anak-anak. Pertunjukan yang tidak terbatas membuat kekerasan menjadi produk yang dipakai secara kolektif.

Ada apa dengan negeri ini? Padahal dahulu Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun, ramah, senang menolong, sabar,, nrimo dan pemaaf. Intinya ruh masyarakat kita adalah anti kekerasan. Namun kesantunan itu lenyap dalam sekejap. Kekerasan menjadi alat ampuh untuk menyelesaikan permasalahan. Kekerasan telah menjadi dunia yang biasa di tengah-tengah kehidupan kita.

Percaya atau tidak sebenarnya budaya kekerasan sudah menjelma sekian lama. Pra kemerdekaan penjajah Belanda, Jepang dan lainnya telah melakukan acting bagaimana kekerasan dipraktekan. Ada adu domba sampai kerja paksa. (Mungkin) inilah awal goresan kelam kekerasan terstruktur di Indonesia.

Era Orde Lama, Soekarno mempunyai ‘hobi’ memenjarakan musuh politik. Sikap ‘sok nasionalis’-nya kadang membuat blunder. HAMKA dipenjara dengan alasan mau menjual negara (namun) tak pernah terbukti. Apalagi orde baru. Zaman ini adalah kekerasan memiliki tempat tersendiri karena mampu dikendalikan dengan ‘cerdas’ oleh sang diktator sejati.

Wilayah agama diwakilkan oleh tragedi berdarah Tanjung Priok. Solusi pemberontakan dengan cara membentuk Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, ‘almarhum’ Timor Timur dan lainnya. Belum lagi ada penembak misterius (Petrus) yang bergentayangang di tiap-tiap daerah, tak terkecuali di desa terpencil.

Imbasnya, setelah kekerasan terstruktur telah sukses tertransfer pada “mata kuliah” kekerasan kepada masyarakat. kini sudah siap untuk dipraktekan. Ibarat bola salju, kekerasan ini sudah menumpuk menjadi besar dan akan senantiasa menggelinding membesar dan terus membesar menebarkan ancaman yang dahsyat.

Ibarat bom waktu, dipancing permasalahan ekonomi, sosial, HAM dan sebagainya bom itu sudah masanya untuk diledakan. Sehingga sekarang kita tidak asing mendengar suami asal main tampar, tendang dan bunuh. Masyarakat suka main bakar angkutan kota karena supir lalai atau para penumpang dikecewakan. Rumah di bakar (padahal) baru terindikasi adanya praktek amoral. Ih Ngeri!.

Kemana hilangnya kesantunan, keramahan, klarifikasi (tabayyun) dan musyawarah? Yang pasti ini adalah kesalahan jama’ah. Kesalahan kolektif. Kesalahan pemimpin. Kesalahan rakyat. Kesalahan kita bersama. Wallahua’lam

Selengkapnya...